Rem Darurat Kemanusiaan Gubernur Anies Dikompromikan Ekonomi Nasional

INDONESIANEWS.TV — JAKARTA: Rem Darurat yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan untuk me-lock down Ibukota Indonesia dengan pertimbangan kemanusiaan pun melunak. Menyusul polemik ditandai koor “penolakan” Pemerintah diwakili Ketua Komite Penanganan Covid-19, Airlangga Hartarto, bersama jajaran bawahannya terkait pertimbangan pembangkitan perekonomian. Sejumlah akademisi & praktisi pun ikutan menanggapi.
“Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta akan mulai dilaksanakan 14 September 2020 dengan sejumlah penyesuaian,” ujar Gubernur Anies sewaktu jumpa pers virtualkonferensi pers dari Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu siang (13/9/2020).
Dijelaskannya, pembatasan sosial berskala besar setelah lima kali menerapkan kebijakan PSBB transisi maka penyesuaian kali ini mempertimbangkan faktor perekonomian. Di antaranya pasar & pusat belanja tetap buka dengan protokol kesehatan, tidak memberlakukan surat ijin keluar masuk (SIKM) dari-ke Jakarta, dan sekolah/institusi pendidikan tutup (work from home, WFH).
Kebijakan Melunak
Rabu (9/9) malam lalu, Gubernur Anies mengumumkan lock down atau PSBB total berupa work from home (WFH) dengan menutup pusat belanja & keramaian siap diberlakukan mulai Senin (14/9).. Alasannya, angka penularan Covid-19 selama masa PSBB transisi terus meningkat.
“Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta disimpulkan bahwa, kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB, bukan lagi PSBB transisi,” kata Anies tegas pekan ini. Pertimbangannya terkait tingkat kematian dan tingkat keterisian rumah sakit yang semakin tinggi, dan menjadi indikator utama bahwa DKI Jakarta dalam kondisi darurat.
Sontak, pemerintah diwakili Airlangga Hartarto yang juga ketua umum Partai Golkar & Menko Perekonomian itu menolak kebijakan Gubernur Anies. Tak kurang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, & Mendagri Tito Karnavian, sepakat koor bahwa pembangkitan ekonomi juga butuh diprioritaskan.
Disusul Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menganalisa efek PSBB total berakibat pasar bursa kehilangan sampai Rp 300 trilyun: kendati disodori fakta oleh ekonom Said Didu bahwa transaksi bursa saham hanya Rp 6 trilyun/hari dengan turun setengah & tren naik lagi. Juga cuitan akun Peter F Gontha yang mempublish keberatan bos PT Djarum, Robert Budi Hartono, melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jumat,11/9) tetapi belum terkonfirmasi dari Corporate Communication Djarum, R. Gunawan, oleh tribunnews.com (12/9).
Padahal, seperti dikutip dari laman Worldometers.info (Selasa,11/8) tingkat kesembuhan di Indonesia yang 64,4% tercatat lebih rendah dari Jepang (69,07%) tapi lebih tinggi dari Amerika Serikat yang 51,25 persen. Sementara tingkat mortalitas Indonesia tercatat 4,54% lebih tinggi dibanding standar global 3,66 persen. Atau lebih tinggi dibanding AS dan Jepang masing-masing 3,19% dan 2,22 persen.
Apresiasi Anies
Kebijakan Gubernur Anies diapresiasi akademisi & praktisi. Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mengisyaratkan kebijakan kemanusiaan Gubernur Anies menandai keprihatinan seorang pemimpin terhadap kondisi masyarakat setelah mengevaluasi sejumlah perkembangan.
“Dan lagi, kebijakan Anies, sudah mengikuti anjuran Presiden Joko Widodo untuk memberi prioritas kesehatan masyarakat yang didukung perekonomian. Alasannya bisa dibenarkan bahwa bagaimana ekonomi bangkit kalau masyarakat sakit,” ujar dosen Universitas Trisakti itu saat wawancara TvOne, Minggu (13/9).
Hal senada diungkap pakar komunikasi politik, Prof Karim Suryadi. Katanya, polemik itu lantaran tidak adanya konduktor yang menjembatani hasil analisa Pemprov DKI Jakarta dengan kepala-kepala daerah lain bahkan menteri terkait. “Konduktor itu presiden, bagaimana mensinkronkan kebijakan diskresi (kemanusiaan) Gubernur Anies dengan daerah penyangga & menteri terkait,” ujar guru besar Kompol FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung itu. (royke)