INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Indonesia mencalonkan diri sebagai salah satu Deputi Direktur Jenderal pada sidang tahunan WIPO (World Intellectual Property Orgabization), di Jenewa, Swiss 21 – 29 September 2020.
Bila, upaya tersebut berhasil, maka ini akan tercatat dalam sejarah bahwa untuk pertama kali orang Indonesia menjabat Deputi Direktur Jenderak (Dirjen) WIPO.
“Pertama kalinya, kita calonkan orang Indonesia sebagai Deputi Dirjen WIPO, ” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly beberapa saat sebelum terbang kepada wartawan, Sabtu (19/9).
Dalam sidang tahunan WIPO, di Jenewa, Swiss Yasonna H. Laoly didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) dan rombongan,” kata Yasonna.
Dirjen WIPO sekarang dijabat Dr. Francis Gurry. Pada sidang tahunan WiPO, Jenewa, Swiss masa tugasnya berakhir diganti Dr. Darren Tang (Singapura).
Menurut Yasonna, dirinya dan rombongan sidang tahunan WIPO akan berupaya memperjuangkan pencalonan tersebut secara maksimal.
“Kita akan berupaya menciptakan sejarah baru dalam sejarah keanggotaan di WIPO (Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia).”
“Saya dan Menlu Retno Marsudi sudah sepakat menetapkan orang yang akan kita calonkan,” tambahnya.
Yasonna menyampaikan keikutsertaan di WIPO ini menunjukkan besarnya perhatian Indonesia terkait hak kekayaan intelektual dan segala upaya perlindungannya.
“Ini adalah bagian dari keterlibatan kita dalam dunia internasional. Kekayaan intelektual ini bukan hanya perhatian bagi Indonesia, tetapi juga banyak negara di dunia,” tutur Yasonna.
Selama ini, Indonesia juga sudah bekerja sama dengan banyak negara di dunia, termasuk China, Korea Selatan, hingga AS terkait pendaftaran serta perlindungan hak kekayaan intelektual.
Indonesia sendiri bergabung dengan WIPO pada 1979 atau 12 tahun setelah organisasi ini berdiri.
Juga, Indonesia juga sudah meratifikasi sejumlah perjanjian yang dikelola oleh WIPO, di antaranya WIPO Convention, Berne Convention, Patent Cooperation Treaty, Trademark Law Treaty.
Lalu, WIPO Copyright Treaty, WIPO Performers and Phonogram Treaty, Marrakes VIP Treaty, Madrid Protocol, serta Beijing Protocol.
Indonesia resmi menjadi anggota ke-100 Madrid Protocol pada Oktober 2017. Adapun Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual diratifikasi oleh Indonesia pada awal tahun ini. (ahi)
Add comment