Memilih Kabareskrim: Jangan Ada Lagi Istilah ‘Cicak Buaya’

Oleh: Upa Labuhari SH, MH *)

Pasca pelantikan Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru, terbentang luas tantangan yang harus dikerjakannya sesegera mungkin agar rencana kerjanya sebagai Kapolri baru sebagaimana telah dipaparkan di depan Komisi III DPR sehingga mendapat nilai terbaik dapat dicapai dengan sempurna. Bukan sebaliknya dicerca oleh masyarakat pencari keadilan sebagai pimpinan Polri diatas kertas yang artinya terpilih oleh Presiden Jokowi hanya karena mantan ajudan.

Salah satu di antara kerja yang harus dilakukannya dalam tubuh Polri adalah memilih pengganti sebagai Kabareskrim Polri yang ditinggalkan oleh Listyo Sigit Prabowo. Pengganti Kabareskrim tidak boleh berlama- lama karena penangan laporan masyarakat pencari keadilan semakin banyak ditaruhkan diatas pundak seorang Kabareskrim seiring dengan kemajuan zaman di era Pandemi Covid- 19.

Bahkan saat ini Bareskrim Polri dituntut untuk dapat menyelesaikan dengan cepat perkara perkara yang sudah dilaporkan setahun lalu atau yang sudah berlangsung sewindu untuk tidak dikutak+kutik lagi oleh penyidik Polri dengan maksud agar pelakunya yang sudah terang menderang di mata masyarakat bisa dihindarkan untuk tidak dimintai rpertanggung jawabnya di depan pengadilan.

Dalam hal pemilihan Kabareskrim baru setelah pejabat lama Listyo Sigit Prabowo. diangkat oleh Presiden sebagai Kapolri mengingatkan penulis pada peristiwa tahun 2008 ketika pelantikan Komjen Pol Drs Susno Duadji, menjadi Kabareskrim yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jabar. Pada waktu itu Presiden SBY mengangkat Kabareskrim Komjen Pol Drs Bambang Hendarso untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Drs Sutanto yang telah habis masa jabatannya sebagai Perwira Tinggi Polri.

Presiden SBY tidak memberi kesempatan kepada Sutanto untuk diperpanjang masa dinasnya walaupun Sutanto dan Presiden SBY sama sama alummi terbaik Akademi militer tahun l973, satu dari angkatan Darat dan satu lagi dari Kepolisian.
Pejabat baru Kapolri waktu itu Komjen Pol Drs Bambang Hendarso setelah selesai masa tugasnya di Bareskrim Polri pada waktu itu sudah mempersiapkan penggantinya Irjen Pol Drs Edy Darnadi, mantan Wakabareskrim Polri yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Irwasum Polri untuk duduk menjadi Kabareskrim menggantikan dirinya yang telah ditunjuk sebagai Kapolri.

Isu penggantian ini menjadi bahan pembicaraan yang luas dikalangan Polri sehingga ucapan selamat banyak disampaikan kepada Irjen Pol Drs Edy Darnadi.
Ditengah mengalirnya ucapan selamat ini, tiba tiba muncul berita dari kalangan istana merdeka bahwa yang ditunjuk Presiden SBY untuk menjadi Kabareskrim yang baru adalah Irjen Pol Drs Susno Duadji yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Jabar. Berita ini kemudian menimbulkan spekulasi bahwa jauh sebelum Jenderal Sutanto mengakhiri jabatannya sebagai Kapolri, ia sudah memperkenalkan nama Susno Duadji kepada presiden SBY untuk menjadi Kabareskrim Polri dikala Bambang Hendarso menggantikannya sebagai Kapolri.
Susno Duadji dianggap sebagai ‘’anak emas’’ Jenderal Sutanto karena kedekatannya sewaktu Sutonto menjadi Kapolda Jawa Timur, Sedangkan Susno Duaji adalah salah seorang perwira menegah di Polda Jatim dengan pangkat Letkol dan jabatan sebagai Wakapolwiltabes Surabaya yang punya prestasi sangat gemilang menurut ukuran Sutanto. Ketika Sutanto menjadi Kapolri pada tahun 2005, Susno Duadji diberi jabatan berpangkat Kolonel sebagai kepala Pelaksana Hukum di lingkup badan Hukum Polri.

Di tempat ini Susno Duadji menunjukan lagi prestasinya sebagai salah seorang membentuk organisasi Komisi Pembrantasan Korupsi ( KPK). Tidak lama kemudian yang bersangkutan ditunjuk sebagai wakil Polri di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) dengan jabatan sebagai wakil ketua. Dengan jabatan ini Susno Duadji dinaikkan pangkat menjadi Brigjen Polri.
Ketika jenderal berbintang satu ini menjadi Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan terungkap bahwa ada 10 perwira Tinggi Polri yang memiliki dana keuangan di Bank dalam jumlah banyak.

Setelah dilakukan penelusuran selama beberapa lama diketahui tidak seorangpun perwira tinggi Polri yang memiliki kekayaan sebagaimana dilansir PPATK. Reda isu ini bergulir Susno Duadji diangkat oleh Kapolri Sutanto sebagai Kapolda Jawa Barat.
Dan pada penggantian Kabareskrim Polri di tahun 2008, karena Kabareskrimnya pada waktu itu Komjen Pol Drs Bambang Hendarso diangkat sebagai Kapolri ditunjuk penggantinya Irjen Pol Drs Susno Duadji, mantan Kapolda Jawa Barat.

Dan ketika Komjen Susno Duadji menjabat sebagai Kabareskrim Polri, muncul kasus peledakan bom di Hotel JB Mariot Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2009 silam. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso yang mantan Kabareskrim langsung membentuk sebuah tim investigasi peledakan bom di hotel ini dengan diketuai Waka Polri Komjen Pol Drs Makbul Padmanegara. Dari peristiwa ini, penulis mengambil suatu analisa bahwa antara Bambang Hendarso sebagai Kapolri berseberangan dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Susno Duadji. Analisa ini penulis ambil karena belum pernah ada satu peristiwa nasional yang ketua penyidiknya bukan diketuai Kabareskrim Polri.

Tidak banyak yang tahu akan keberadaan ini sampai muncul istilah ‘’ CICAK LAWAN BUAYA’’ yang dilansir oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Susno Duadji lewat berbagai media terkemuka di Jakarta.
Sebagai pengamat masalah Kepolisian, penulis mengambil suatu analisa bahwa kemunculan istilah ‘’CECAK LAWAN BUAYA’’ bukan suatu pertikaian antara Polri dengan KPK. Tapi ini adalah semata mata isu yang dilemparkan oleh Kabareskrim Polri dalam menghadapi atasannya Kapolri Jenderal Bambang Hendarso.

Pertikaian antara Kapolri Jenderal Bambang Hendarso dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Susno Duadji dengan istilah CICAK LAWAN BUAYA, akhirnya berakhir dengan diangkatnya Komjen Pol Drs Ito Sumardi Djunisanjoto sebagai Kabareskrim baru pengganti Komjen Pol Drs Susno Duadji pada tanggal 24 Nopember 2009.
Dari pengalaman diatas, penulis berharap Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat memilih penggantinya sebagai Kabareskrim dengan arif dan bijaksana.

Tidak menuruti keinginan ‘’pasar’’ sebagaimana sudah dilansir oleh beberapa media termasuk media sosial yang menyebutkan ada tiga perwira tinggi Polri semuanya berpangkat Irjen Pol yang menjadi calon Kabareskrim pengganti  Listyo Sigit Prabowo. Mereka adalah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Nico Afinta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdi Sambo. Ketiga calon ini semuanya mempunyai pengalaman yang sama di bidang reserse dikala mereka bertugas di Jakarta sebagai salah satu direktur di Bareskrim Polri. Ketiga calon punya kelebihan masing masing seperti Irjen Pol Drs Fadil Imran memiliki keberanian untuk menembus persoalan yang sulit ditembus perwira Polisi lainnya. Irjen Pol Drs Nico Afinta punya kemampuan mengungkap berbagai kasus kriminal dan Irjen Pol Ferdy Sambo memiliki keberanian dalam menembus berbagai persoalan kriminal dan merupakan Alumni AKPOL 94 termuda yang sudah menyandang bintang dua.

Menurut penulis bukan hanya kepandaian dan keberanian calon yang diperlukan masyarakat sekarang ini untuk menjabat Kabareskrim. Tapi juga adalah ketulusan hati bekerja untuk berjalan dalam relnya. Tidak berpikiran lainnya diwaktu bekerja dalam artian bahwa Kabareskrim Polri sekarang harus jauh dari sifat yang sudah diperlihatkan oleh mantan Karo PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo sebagai pelaku kasus suap surat jalan Djoko Chandra.
Dengan mendasari hal ini maka diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus CICAK LAWAN BUAYA sebagaimana pernah di perlihatkan oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji.

Bareskrim Polri sekarang ini perlu orang jujur bukan orang yang pandai dan berhasil mengungkap beberapa kasus besar di waktu lalu. Bareskrim Polri sekarang perlu pimpinan yang berani bekerja untuk menuntaskan perkara perkara yang nunggak penangannya sejak beberapa tahun lalu. Semoga.! (Wartawan Senior *)