
INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Kasus Covid-19 sudah menembus angka 1 juta orang. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah melalui PSBB dan PPKM tidak efektif.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Lucy Kurniasari kepada para wartawan, Kamis (28/1/2021).
Menurut Lucy, kebijakan PSBB dan PPKM terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. “Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif,” kata Lucy.
Lucy menilai, PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. “Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga. Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung. Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini.
Sayangnya, lanjut Lucy, pemerintah tampak alergi apabila mendengar kata lockdown. “Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19,” jelasnya.
Karena itu, saran Lucy Kurniasari, pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. “Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan,” ujar Ning Kota Surabaya 1986 ini.
Lucy pun menyadari, kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. “Konsekuensi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu,” tukas legislator asal Dapil Jatim 1 ini.
Masalahnya, tambah Lucy, saat ini anggaran untuk lockdown tersebut tersedia atau tidak. “Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown,” pungkas Lucy Kurniasari. (Daniel)
Add comment