JAKARTA – Kita Ganjar Nusantara (KGN) mengutarakan dengan diloloskannya Putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka calon wakil presiden mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto merupakan duka cita yang mendalam dalam hukum Indonesia.
Ketua Umum DPP KGN Boyke HS menegaskan, tidak mempunyai logika hukum. Sebab masayarakat melihat dan merasakan hasil perseidangan hasil persidangan Menejis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mengeluarkan keputusan etik terhadap Anwar usman menjatuhkan sanksi memecat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sebab terbukti melakukan pelanggaran berat.
Boyke menegaskan, Keputusan MK melanggengkan Dinasti politik yang telah melanggar kesepakatan para pendiri bangsa yang menyepakati negara demokrasi.
“Konstitusi yang memutusa adalah pamannya, Anwar Usman. Ini logika hukum yang kacau, tergelincir dengan kebutuhan perundang-undangan bagi kepentingan personal sesat dengan semudah itu dapat dikabulkan. sangat paradox bahwa Keputusan Etik MKMK yang tidak dapat membatalkan Keputusan MK terkait lolosnya dan memenuhi syarat Cawapres tertentu oleh KPU,” ujar Boyke, dalam Refleksi Akhir Tahun 2023, di KIB Consulting, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (30/12/2023).
Menurut Boyke, sifat putusan lembaga MK dapat membahayakan eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila. Disuatu saat kelak jika terdapat permohonan sekelompok masyarakat hendak mengajukan perubahan ideologi Negara dari Pancasila dapat dirubah berdasarkan agama tertentu yang akan membahayakan keberlangsungan berbangsa dan bernegara.
Boyke mengutarakan, karena itu seperti Keputusan MKMK tersebut ke depan sudah semestinya menjadi bagian penting. Juga penting diberi kewenangan membatalkan keputusan MK yang sifatnya final dan mengikat demi menjaga kepastian hukum dan keadialan serta keberlangsungan NKRI.
KGN juga melihat terjadinya prahara politik yang terjadi sepanjang 2023. Dalam kampanye pemilihan presiden (Pilpres), dengan beredarnya vidoe dan berita di media sosial lewat penyokong paslon tertentu melakukan bagi-bagi amplop. Serta, pejabat negara menggunakan fasilitas negara. “Diduga, aparat negara tidak netral dan bahkan aparat desa berkumpul untuk mendukung paslon tertentu, dan adanya insiden puluhan ribu surat suara dikirimkan ke Taiwan di luar jadwal KPU, merupakan kekurangan, kegagalan KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga mandiri dan netral dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres. KPU sesungguhnya lembaga penyelenggara Pemilu yang jauh dari intervensi lembaga negara apapun termasuk presiden,” imbuh Boyke.
Lebih lanjut Boyke menegaskan, kecurangan Pemilu mempunyai potensi akan dilakukan oknum-oknum yang mempunyai kepentingan terhadap paslon tertentu. Kecurangan memperdayai IT, menggelembungkan surat suara, menghilangkan surat suara, bahkan memanipulasi suara melalui Hacker dan keahlian Inteligent Artifisial (IA) yang akan merubah hasil Pilpres. “KPU haruslah semakin mewaspadai dan menjaga proses penghitungan surat suara dari suara TPS hingga jenjang Provinsi, Nasional berlangsung jujur dan kredibel,” tandasnya.
Dia menyatakan, bahwa KGN adalah mata, telinga dan di hati rakyat untuk Ganjar-Mahfud MD dengan sangat yakin kerja-kerja melakukan blusukan, kampanye ke berbagai daerah dari Aceh hingga Ujung Maurake disonsong di kota-kota, pasar-pasar, jalan-jalan, lapangan-lapangan, rumah-rumah, lorong-lorong, gang-gangt disambut puluhan juta rakyat.
“Membuktikan siaran media sosial, berita sangat antusiasme akar rumput rakyat menyambut tampilnyan kepemimpinan Ganjar-Mahfud MD bagi Indonesia. Hal itu dimaknai bahwa Indonesia akan menyongsong Presiden-Wakil Presiden RI 2024 yang baru, yang akan mewujudkan kehendak rakyat melanjutkan keberlangsungan Pembangunan Sumber Daya Insani Nasional yang mensejahterahkan rakyat menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang dicita-citakan,” ujar Boyke.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP KGN Rudy Sihombing mengatakan, masalah Etik menjadi topik dan trending bagi sikap dan integritas bangsa karena hatinurani alami krisis, hal mana tidak lagi menjadikan patokan norma hakiki bahwa perbuatan yang dilakukan telah melanggar norma positif, yang terjadi di MK.
Rudy menyatakan, masalah etik Presiden Joko Widodo sangat prihatin adalah pribadi mengkhianati partainya, mengkhianati gurunya, meninggalkan partainya begitu saja, demi merebut kekuasaan lewat jalan lain, demi koalisi oligarki sehingga wujud teladan, karakter mulia sebagai tokoh, politisi, negarawan bangsa bagi pembelajaran untuk generasi baru menuju Indonesia Emas diajarkan cara cara menghalalkan pengkhianatan.
“Norma untk menuju kepentingan apapun. Karena itu ajaran penghianatan ini, diperlukan pembangunan insani budi pekerti, etik dan spiritual dalam pendidikan nasional harus ditanamkan dan diajarkan lebih dalam lagi ke depan,” tegas Rudy. (Ralian)
Add comment