JAKARTA: Dialog Kebangsaan dan Kenegaraan bertema “Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Lebih Berdaya” berlangsung di Lobby Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan, Akademisi Rocky Gerung, Pakar Hukum Tata Negara Andi Irman Putra Sidin, dan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio.
Dalam forum tersebut, program Senator Peduli Ketahanan Pangan yang digagas DPD RI menjadi sorotan. Rocky Gerung menyebut, inisiatif DPD RI seperti ketahanan pangan sejalan dengan gagasan global green democracy.
Menurut Rocky, DPD RI tak lagi hanya mewakili daerah, tetapi juga ekosistem, lingkungan, dan keberlanjutan.
Rocky menyebut, begitu bicara tentang green democracy, DPD RI memposisikan sebagai wakil-wakil bumi, bukan lagi sekadar wakil daerah.
“Kita mau lihat, apa fungsi DPD di era green democracy, satu isu yang sekarang jadi percakapan anak muda se-dunia, orang gak tanya lagi do you speak democracy constitutional, do you speak financial market, do you speak macam-macam, orang tanya do you speak green democracy, do we speak, do you speak environmental ethics, do you speak gender equality, itulah new kind global grammer,” kata Rocky.
“Jadi, DPD tidak lagi terikat pada kondisi lokal nasional kita tetapi terikat dengan kondisi global. Begitu anda bicara tentang green democracy, Anda bicara sebagai wakil-wakil bumi, bukan lagi wakil-wakil daerah itu,” sambung Rocky di hadapan tiga Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrrys Raweyai, Tamsil Linrung, serta puluhan Anggota DPD RI.
Analis Politik Hendri Satrio menilai, kegiatan yang digelar serentak di empat subwilayah itu merupakan langkah positif.
“Tanam jagung, tanam sejuta pohon, tebar benih ikan, itu program sangat bagus. Nanti sudah ada hasilnya, harus dikomunikasikan, supaya diikuti oleh daerah-daerah lainnya,” kata Hendri.
Pakar hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin menilai peluang penguatan kewenangan DPD RI setara dengan DPR RI dan presiden terbuka lebar.
Asalkan, tutur Irman, lembaga yang menaungi senator tersebut terus meningkatkan kapasitasnya.
“Kita hanya butuh lima orang untuk melakukan penguatan DPD sama dengan DPR sama dengan Presiden. Tetapi, DPD harus sekolah dulu baik-baik dalam dua tahun ini,” ujar Irman.
Irman juga menyebut, citra DPD RI mulai mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Menurut Irman, hal itu tak lepas dari respons positif sejumlah pihak, terkhusus Kementerian Pertanian yang merasa terbantu dengan gagasan DPD RI.
“Saya lihat kemarin banyak berita sudah memulai bagaimana Pak Ketua DPD dipuji-puji sama Wakil Menteri Pertanian (Sudaryono), ini baru parlemen, ini mengawal kita ketahanan pangan,” ujar Irman.
Sebagai tuan rumah, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan, lembaganya kini berperan lebih luas, termasuk dalam isu lingkungan dan perubahan iklim.
Sultan menyebut, empat RUU inisiatif DPD RI telah masuk Prolegnas Prioritas 2025. Pertama, RUU Pemerintahan Daerah, kemudian RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Kepulauan.
“Sebenarnya, DPD itu bukan hanya ngurusin masyarakat daerah, lebih dari itu. DPD RI harusnya posisinya juga ngurusin di luar masyarakat di luar barang-barang hidup. Contohnya: iklim, lingkungan, air, udara, dan ekosistem, itu perintah konstitusi,” tukas Sultan Najamudin. (Daniel)
Add comment