JAKARTA: Sangat disayangkan semua capres tidak ada yang membahas ancaman geopolitik akibat upaya invansi ideologi transnasional. Padahal ancaman masuknya ideologi seperti komunisme dan khilafah juga bisa menjadi ancaman eksistensi Pancasila dan NKRI. Sebab, utama dari misi khilafah adalah bagaimana mengubah Indonesia menjadi negara Islam, mengubah negara menjadi eksklusif agama tertentu yakni Islam, dan mengubah sistem pemerintahan.
Artinya, belum ada capres yang serius terkait dengan ancaman politik luar negeri berbasis ideologi ini. Padahal jika kita melihat dari rekam jejak, capres nomor urut 1 sudah terbuka didukung oleh kelompok pengasong khilafah. Yang artinya, potensi besar ketika dia menjadi Presiden, maka khilafah akan direalisasikan, Hizbut Tahrir akan dihidupkan kembali karena bisa jadi capres nomor urut 1 sudah merasa menjadi bagian dari perjuangan kelompok pengasong ideologi asal Timur Tengah itu.
Demikian disampaikan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid terkait hasil Debat Capres ke-2 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu malam (7/1/2024).
Dalam debat semalam, menurut Habib Syakur, porsi untuk membahas bagaimana pertahanan keamanan dan ancaman geopolitik nyaris tidak terekplorasi.
“Semuanya hanya membawa materi untuk menjatuhkan lawan politik semata. Apalagi soal pertahanan dan keamanan, tiba-tiba Capres nomor urut 1 membawa materi pribadi untuk menyerang lawan politiknya yakni Capres 2. Saya tidak melihat tema ini dielaborasi secara baik dan visioner dari ketiga capres,” kata Habib Syakur.
Seharusnya, imbuh Habib Syakur, forum terbaik itu bisa menjadi ajang bagaimana mereka memandang persoalan nasional dan luar negeri sesuai dengan tema yang disediakan oleh KPU sebagai penyelenggara.
“Ini tidak, mereka lebih suka berkecimpung di dalam pembahasan koreksi kebijakan pemerintah,” ujar Habib Syakur.
Habib Syakur berpendapat, Ganjar Pranowo sebagai Capres nomor urut 3 cukup bagus dalam debat semalam, karena dirinya sangat prepare dengan materi yang akan dibahas, termasuk data untuk mengoreksi kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, yang notabane adalah menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Namun, belum ada pendalam bagaimana diplomasi yang baik, kemudian soal teknik pergaulan internasional yang bisa ditawarkan sehingga publik bisa melihat, oh capres ini yang lebih cocok menjadi presiden,” sesal Habib Syakur.
Habib Syakur sendiri melihat, setidaknya Capres nomor urut 3 cukup terbantu dengan keberadaan Prof Mahfud MD sebagai Cawapres, sebab pengalamannya tentu lebih matang ketimbang Ganjar Pranowo yang hanya alumni DPR RI 2 periode dan Gubernur Jawa Tengah 2 periode.
“Mahfud MD bisa menutupi kekurangan itu dengan pengamannya sebagai mantan Menhan, sekaligus saat ini masih aktif sebagai Menko Polhukam,” tukas Habib Syakur.
Habib Syakur menilai, Prabowo Subianto sebagai Capres nomor urut 2 memang menguasai pembahasan yang dibahas di dalam debat semalam.
“Hanya saja, Prabowo terkesan menggampangkan materi debat sehingga terlihat sekali tidak mempersiapkan materi, khususnya soal data-data pencapaian kinerja,” ucap Habib Syakur.
Kesalahan Prabowo, menurut Habib Syakur, adalah menggampangkan lawan politiknya, seolah mereka tidak paham dan dirinya yang paling paham.
“Jika Prabowo membawa data-data yang komprehensif maka bisa jadi ia akan menguasai panggung semalam, sebab soal pertahanan keamanan geopolitik dan hubungan internasional sebenarnya adalah makanan dia sehari-hari sekurang-kurangnya sebagai Menhan,” tegas Habib Syakur.
Habib Syakur juga menyayangkan Anies Baswedan terlihat ada sentimen pribadi antara Anies dengan Prabowo sehingga harus mengusik dapur dan harta kekayaan, soal tanah dan sebagainya.
“Dan saya tidak mendengar apa gagasan konkret dari Anies untuk geopolitik dan pertahanan. Ancaman siber karena pinjol bukan pertahanan akan tetapi keamanan, namun dia menyampur-adukkan dengan pertahanan. Artinya, Anies sebenarnya tidak paham dengan isu ini namun dipaksakan maju,” tukas Habib Syakur.
Soal rekam jejak, lanjut Habib Syakur, Anies juga memiliki banyak sekali rekam jejak yang buruk dalam tata kelola pemerintahannya di DKI Jakarta.
“Apa yang dinarasikan dan dijanjikan di dalam kampanye tak bisa ia realisasikan dengan baik.
Mulai dari sumur resapan, tata kelolanya juga hancur. Justru membuat jalanan yang seharusnya mulus menjadi rusak akibat pembuatan lubang-lubang sumur resapan,” sebut Habib Syakur.
Kemudian, tambah Habib Syakur, soal reklamasi jejak digitalnya jelas sekali bahwa dirinya menyatakan salah satu judul program kampanyenya adalah “TOLAK REKLAMASI”, namun setelah resmi menjadi Gubernur, Anies malah melanjutkan pembangunan proyek reklamasi untuk hunian dan bisnis orang kaya.
“Begitu juga soal program OKOCE yang kemudian ia ubah menjadi Jakartapreneur karena tidak tercapainya program kerja. Bahkan outlet-outlet OKOCE pun sampai saat ini sudah tidak terlihat lagi. Yang paling cukup menggelitik adalah rekam jejak program rumah RP 0 Rupiah, di mana ia menjanjikan program itu untuk anak muda dengan penghasilan rendah,” papar Habib Syakur.
Anies, sebut Habib Syakur, menjanjikan ada mekanisme perbankan modern yang bisa mengakomodir janji politiknya itu, faktanya setelah resmi menjadi Gubernur, rumah DP 0% atau Rp0 adalah bagi mereka yang memiliki gaji minimal Rp7 juta per bulan.
“Lantas, jika membahas rekam jejak, saya kira Anies lupa catatan dia di DKI Jakarta juga hancur,” pungkas Habib Syakur. (Daniel)
Add comment