JAKARTA — Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September lalu dilakukan demonstran menjadi cerminan kegagalan Prabowo dalam memahami esensi akar kemarahan publik.
“Presiden kembali gagal memahami akar persoalan yang menjadi penyebab aksi demonstrasi massa yaitu dengan mengatakan bahwa para demonstran, bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan,” tegas Ardi dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (30/9/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo saat berpidato di puncak acara Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 September 2025, menyoroti kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu.
Presiden Prabowo mengatakan aktor yang menggerakkan kerusuhan memilik niat jahat. Mereka hanya ingin membuat kekacauan dan adu domba sesama masyarakat
“Ini adalah kejahatan, ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan, mereka hatinya jahat, they are evil, mereka zalim, mereka ingin membuat kekacauan, mereka ingin adu domba, mereka ingin menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia,” ucap Presiden Prabowo.
Dengan kata lain, menurut Ardi, Presiden Prabowo jelas tidak mengakui bahwa penyebab meluapnya kemarahan publik dan mahasiswa pada saat itu adalah akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri yang tidak berpihak kepada rakyat.
Lebih dari itu, sergahnya kemudian, Presiden Prabowo hingga saat ini enggan untuk mengungkap dalang dibalik peristiwa kerusuhan dan penjarahan pada akhir Agustus dan awal September lalu.
Menurut dia, kedua hal tersebut tentu kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi, menuduh demonstran sebagai perusuh atau ”evil”, tetapi di sisi lain tidak bersedia mengungkap dalang dibalik peristiwa kelam yang telah mengakibatkan jatuhnya sepuluh korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil.
Padahal, imbuhnya, berdasarkan berbagai bukti yang beredar di media maupun terekam oleh kamera warga dan tersebar di media sosial, kuat dugaan bahwa aksi demonstrasi warga yang bermula damai berubah menjadi rusuh akibat adanya pihak yang memprovokasi atau menunggangi kemarahan publik tersebut.
Ardi menambahkan, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa tanpa mekanisme investigasi yang independen, kebenaran seringkali terdistorsi, bahkan terkubur oleh narasi resmi negara yang hanya menekankan stabilitas dan keamanan.
Imparsial menilai, tuduhan Presiden Prabowo terhadap para demonstran atau publik yang meluapkan kekecewaan dan amarahnya pada akhir Agustus dan awal September lalu dapat memperburuk situasi kebebasan berserikat dan berekspresi di Indonesia.
“Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut terlihat memiliki paradigma yang cenderung anti terhadap kritik dan penyampaian aspirasi yang disampaikan publik,” tegas Ardi.
Pada titik ini, menurut dia, adalah sangat beralasan bagi publik mencurigai bahwa Presiden Prabowo dengan sengaja tidak membentuk tim independen pencari fakta (TPF) untuk menutupi dalang dibalik kerusuhan pada demonstrasi akhir Agustus dan awal September lalu.
“Sebaliknya, hanya dengan membentuk tim independen pencari fakta kemudian Presiden bisa lepas dari tuduhan menutupi dalang dibalik kerusuhan dalam demonstrasi akhir Agustus dan awal September lalu,” pungkas Ardi. (EDO)
Add comment