INDONESIANEWS.TV-JAKARTA : Aparat gabungan turun langsung menjaga aksi buruh di depan Gedung DPR/MPR.
Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Suwatno menuturkan, ada seribuan personel gabungan yang menjaga aksi tersebut.
“Ada pengamanan 1.067 personel,” jelas Suwatno di kawasan DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Sementara itu, Direktorat lalulintas Polda Metro Jaya melakulan rekayasa lalu lintas di depan Gedung MPR/DPR.
Langkah ini sebagai antisipasi kemungkinan ada aksi demonstrasi ribuan buruh di kawasan tersebut., Senin (9/11).
Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, penutupan jalan itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi demo di sekitar Gedung DPR.
“Tapi sifatnya situasional, kalau memang masih memungkinkan terus dibuka,” kepada wartawan.
Dia menegaskan, penutupan jalan itu bersifat situasional.
Nantinya, jika tak ada lagi potensi gangguan terhadap arus lalu lintas maka ruas jalan akan kembali dibuka.
Berikut penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR:
1. JCC Senayan arah Slipi diarahkan ke kiri arah Lapangan Tembak Senayan.
2. Lalu lintas dari Lapangan Tembak arah Slipi diarahkan naik layang Farmasi arah Ladokgi atau Jalan Bendungan Hilir.
3. Lalu lintas dari Palmerah arah Lapangan Tembak dialihkan ke arah Pejompongan.
4. Pintu keluar tol arah DPR RI dialihkan lurus ke pintu keluar tol Slipi Jaya.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan serikat buruh lainnya akan kembali melaksanakan aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan mendesak kenaikan upah mininum provinsi.
“Aksi hari ini menuntut dibatalkannya UU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2021,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal.
Menurut Said, aksi akan dimulai pada pukul 10.30 WIB dengan jumlah buruh yang turun sekitar seribu orang.
Demo yang akan digelar hari ini merupakan serangkaian aksi buruh menolak UU Cipta Kerja dan meminta kenaikan upah minimum 2021 di seluruh provinsi.
Sebelumnya, aksi dilakukan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana pada 2 November 2020.
Setelah dari gedung DPR, aksi dilanjutkan ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 10 November 2020. (Nugroho)
Add comment