Sri Mulyani: Kebijakan Fiskal Harus Merespon Secara Cepat dan Tepat Dinamika Perekonomian yang Dibayangi Ketidakpastian

INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Belajar dari kondisi dinamika dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya yang sangat luas, juga tantangan struktural yang harus diatasi dalam perekonomian kita, maka arsitektur kebijakan fiskal harus bersifat antisipatif, responsif, dan pragmatis, namun tetap fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati pada saat dirinya membacakan Pidato Menkeu RI mengenai Pengantar dan Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 pada saat Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (20/5/2021).

Sri menyatakan, kebijakan fiskal telah menjalankan perannya sebagai instrumen utama dalam penanganan Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi, khususnya di tahun 2020 dan 2021.

“Kebijakan fiskal memang harus terus merespon secara cepat dan tepat dinamika perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Di saat yang sama, kebijakan fiskal juga harus menjadi instrumen katalis bagi reformasi struktural untuk penguatan daya saing dan produktivitas,” kata mantan Managing Director Bank Dunia tersebut.

Namun, lanjut Sri, instrumen APBN memiliki batas sustainabilitas yang risikonya harus dikelola dengan kehati-hatian yang tinggi.

“Konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik. Hal ini harus disertai oleh reformasi APBN yang efektif dan konsisten, untuk mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan,” papar Sri.

Sri menjelaskan, konsolidasi fiskal juga bertujuan meminimalkan crowding out effect pada pasar keuangan yang dapat melemahkan peran investasi swasta yang akan berakibat negatif bagi potensi pertumbuhan dan kesehatan ekonomi jangka panjang.

“Konsolidasi fiskal merupakan syarat perlu, yang meskipun sulit dan berat, tetapi harus dilakukan. Ini merupakan bentuk disiplin fiskal yang sangat menantang di tengah begitu banyak kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak,” terang Sri.

Sri mengungkapkan, tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural’ yang konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

“Tema kebijakan fiskal tahun 2022 ini memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal,” ungkap Sri.

Pertama, sebut Sri, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk mendorong efektivitas penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.

“Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan,” beber Sri.

Ketiga, tutur Sri, mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat.

“Perbaikan daya saing dan produktivitas juga memerlukan investasi infrastruktur ICT, konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi,” tukas Sri.

Menurut Sri, reformasi struktural ini harus disertai penguatan institusional dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan implementasi UU Cipta Kerja.

“Keempat, optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan,” tutup Sri Mulyani. (Daniel)