Dikritisi BEM UI, Jamiluddin Ritonga: Presiden dan Pendukung Seharusnya Berterimakasih

INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Kasus BEM UI yang mengunggah The King Lip Service itu bagian dari kritik. Dalam negara demokrasi seharusnya kritik menjadi bagian untuk mengkoreksi suatu kebijakan dan masukan bagi seorang pemimpin.

Kritik juga mendapat perlindungan dari negara yang menganut demokrasi. Karena itu, tidak sepatutnya kritik dipidanakan.

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada para awak media, Selasa (29/6/2021).

Karena itu, menurut Jamiluddin, kritik yang disampaikan BEM UI seharusnya dianggap normal dalam negara demokrasi. “Kritik BEM UI itu hendaknya dinilai sebagai koreksi terhadap Jokowi bahwa ada yang dijanjikannya namun belum direalisasikan,” katanya.

Atas dasar itu, Jamiluddin menganggap, seharusnya Jokowi dan pendukungnya berterimakasih kepada BEM UI yang telah mengingatkan hal itu. “Dengan kritik itu, Jokowi masih ada waktu untuk merealisasikan janjinya,” ujar Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Dengan begitu, lanjut Jamiluddin, di masa akhir jabatannya semua janjinya dapat diwujudkan. “Jokowi saat purna bakti nanti sudah tidak punya hutang lagi ke rakyatnya,” tuturnya.

Karena itu, Jamiluddin menghimbau, pendukung Jokowi tidak perlu kebakaran jenggot dengan menghujat BEM UI. “Dewasalah menerima kritik dan siaplah hidup berdemokrasi dengan segala ragam perbedaan pendapat,” tegas Penulis Buku Tipologi Pesan Persuasif ini.

Atas dasar pemikiran itu, imbuh Jamiluddin, seharusnya kritik BEM UI tidak dipidanakan. “Jokowi dan pendukungnya seharusnya menghormati dan berterimakasih kepada BEM UI,” saran Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Lebih lanjut, Jamiluddin menambahkan, bila Jokowi tidak memidanakan BEM UI, berarti Presiden juga sudah meletakkan pondasi berdemokrasi yang baik. “Kritik bukan diberangus tapi justru diakomodir untuk kemajuan bangsa dan negara,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (Daniel)