
Bongkar Korupsi di LPEI
JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Diduga Ulah 9 Debitur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) alami kerugian sebesar Rp4,7 triliun, 2019.
Salah satu debitur, Grup Walet. Alami gagal bayar hingga mencapai Rp683, 6 miliar.
Lembaga LPEI, adalah Lembaga Pemberintah Non Bank bergerak di pembiayaan ekspor.
Kejaksaan Agung turunkan tim dan tingkatkan ke penyidikan, 24 Juni dengan No: Print-13/F.2/Fd.2/06/2021.
Kapuspenkum Leonard EE. Simanjuntak mengatakan besarnya kerugian, diduga pemberian pembiayaan ke-9 Debitur tanpa prinsip tata kelola yang baik.
“Tim Penyidik langsung bergerak dan periksa 6 orang saksi, Selasa (29/6),” kata Leonard, di Jakarta, Rabu (30/6).
Praktik ini mengingatkan kepada kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Sidoarjo, Simalungun dan Jakarta hingga alami kerugian puluhan miliar rupiah.
Ketiga kasus ini sempat Mangkrak 3 tahun dan baru era Jampidsus Ali Mukartono dituntaskan, minus BSM Jakarta juga tanpa diketahui hasil eksaminasinya.
GRUP WALET
Grup Walet yang dikucurkan pembiayaan oleh LPEI adalah PT. Jasa Mulia Indonesia, PT. Mulia Walet Indonesia dan PT. Borneo Walet Indonesia. Dirut dari 3 perusahaan tersebut adalah S.
Leonard menerangkan LPEI, dalam hal ini tim pengusul tidak terapkan prinsip-prinsip seperti diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0012/PDD/11/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Kebijakan Pembiayaan LPEI.
Tim Pengusul yakni, Kepala Departemen Unit Bisnis, Kepala Divisi Unit Bisnis dan Komite Pembiayaan.
Akibat kesembronoan itu,posisi Walet masuk kategori colektibity 5 (tidak bosa ditagih) dan alami gagal bayar Rp638, 6 miliar. Terdiri, nilai pokok Rp576 miliar plus denda dan bunga Rp107,6 miliar.
CKPN
Kasus berawal pemberian fasilitas pembiayaan kepada Grup Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Utama dan Group Arkha.
Serta, kepada PT. Cipta Srigati Lestari, PT. Lautan Harmoni Sejahtera, PT. Kemilau Harapan Prima dan PT. Kemilau Kemas Timur.
Leonard menjelaskan dari laporan sistem informasi manajemen resiko, posisi ke-9 Debitur macet (Colektibility 5), per-31 Desember 2019.
“Semua terjadi, karena dilakukan tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik dan berakibat meningkatnya kredit macet / non performing loan (NPL) pada tahun 2019 sebesar 23,39 persen.”
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, LPEI diduga mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp. 4,7 trilyun rupiah.
“Jumlah kerugian tersebut penyebabnya, karena adanya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).”
Belakangan, pada 2019 pembentukan CKPN meningkat 807,74 persen dari RKAT dengan konsekuensi berimbas pada provitabilitas (keuntungan).
Kenaikan CKPN ini untuk mencover potensi kerugian akibat naiknya angka kredit bermasalahan diantaranya disebabkan oleh ke- 9 Debitur. (ahi)
Add comment