Sufmi Dasco Harap Kebijakan PPKM Darurat Tidak Multitafsir

INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Adapun pemberlakuan kembali kebijakan PPKM Darurat ini tidak lain untuk mengerem laju pertambahan angka Covid-19 yang semakin tak terkendali.

Menyikapinya hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung kebijakan Presiden Jokowi tersebut untuk menekan laju Covid-19 yang semakin tinggi di Indonesia, khususnya wilayah Jawa dan Bali.

Dasco berharap, dalam penerapannya PPKM Darurat ini tidak ada kebijakan lain yang diterapkan juga, di mana hal tersebut dapat menimbulkan multitafsir.

“Pertama-tama yang disampaikan oleh Presiden tadi adalah upaya untuk menekan laju Covid-19 yang semakin tinggi di Republik Indonesia ini. Namanya PPKM Darurat, oleh karena itu ya memang keadaannya darurat. Diberlakukan dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli dan kami harap memang aturan-aturan yang dibuat untuk menunjang untuk PPKM Darurat ini tidak multi tafsir,” kata Dasco kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (1/7/2021).

Dasco mengatakan, karena dalam keadaan darurat, maka semua pihak harus mengerti dan menjalani PPKM Darurat ini dengan sungguh-sungguh.

“Misalkan katakanlah ada aturan untuk restoran misalnya, pada pukul 18.00 sudah tidak boleh ada kegiatan, ya sudah tutup. Jangan ada take away di atas jam 18.00 atau 20.00 misalnya karena itu akan membuat orang hilir mudik, sehingga apa yang diharapkan kemudian tidak tercapai,” tutur Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mencontohkan.

Dasco mengingatkan, masyarakat harus betul-betul disiplin dalam menerapkan kebijakan ini, agar dalam 14 hari ke depan angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan.

“Kita semua berharap, dalam tempo 14 hari ke depan, PPKM Darurat ini sangat bisa efektif untuk menekan laju Covid-19 yang semakin tinggi,” harap Dasco.

Dasco menegaskan, saat ini dibutuhkan kesadaran penuh dari masyarakat agar kebijakan ini dapat memberi dampak positif ke depannya.

“Ya saya pikir dengan pelaksanaan yang ketat dengan kesadaran semua pihak kita harapkan memang berdampak terhadap laju Covid dan seharusnya bisa,” imbuh anggota Komisi III DPR RI ini.

Mengenai kegiatan di DPR RI sendiri, Dasco menyatakan, hal tersebut akan dikombinasikan antara work from home (WFH) dan work from office (WFO).

Menurut Dasco, kebijakan tersebut dapat diambil lantaran DPR RI termasuk sektor yang masih diperbolehkan mengadakan WFO secara terbatas.

“Ya kan tadi ada juga yang di sektor yang boleh sebagian masuk, kan DPR ini kan termasuk sektor yang boleh ada sebagian WFO nah memang kita membatasi sekali kegiatan WFO-nya tetapi secara daring kegiatan-kegiatan yang harusnya menjadi target tidak terganggu dengan kombinasi WFO dan WFH. Memang ada beberapa yang ditargetkan segera rampung, oleh karena itu kebijakan pimpinan DPR dikombinasikan antara WFO dan WFH,” papar Dasco.

Legislator asal Dapil Banten 3 ini menambahkan, WFO di lingkup DPR RI sendiri kemungkinan akan sangat dibatasi.

“Saya pikir tidak sampai 25 persen WFO, mungkin akan lebih sedikit lagi,” pungkas Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelumnya seperti dikutip CNNIndonesia.com, Presiden Jokowi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat). Pembatasan ini meliputi kerja di rumah atau work from home (WFH) 100 persen dan penutupan mal.
Dokumen “Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali” mewajibkan penerapan WFH 100 persen bagi perkantoran di sektor nonesensial.

“Seratus persen work from home untuk sektor non essential,” dikutip dari salinan dokumen yang diterima CNNIndonesia.com dari Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi, Kamis (1/7/2021).

Perkantoran di sektor esensial dapat menerapkan work from office (WFO) 50 persen dengan protokol kesehatan. Sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara itu, perkantoran di sektor kritikal bisa beroperasi 100 persen. Sektor ini meliputi energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, serta objek vital nasional,

Sektor kritikal juga meliputi penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Selama PPKM Darurat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari boleh beroperasi. Toko-toko boleh buka hingga 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Adapun toko obat boleh buka 24 jam.

“Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup,” dikutip dari dokumen itu.

PPKM Darurat diterapkan pada 3-20 Juli 2021. Aturan ini berlaku di 122 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali. (Daniel)