INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Tidak dipecatnya mantan napi korupsi AKBP Raden Brotoseno dari institusi kepolisian membuat polemik di kalangan masyarakat.
Bahkan kini AKBP Brotoseno kembali aktif di Korps Bhayangkara tersebut dengan menjabat sebagai penyidik di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Hukum (Komisi III) DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengkritik keras keputusan Polri mempertahankan anggotanya yang merupakan seorang eks napi korupsi itu.
Desmond menilai, siapapun yang telah dianggap bersalah sesuai putusan pengadilan, tidak layak lagi menjabat di institusi Polri karena terkait etik.
“Seharusnya, siapapun akibat putusan pengadilan dianggap bersalah apalagi pidana maka itu tidak layak lagi ya, menjabat di posisi. Misalnya saya karena pidana, kan bukan anggota DPR lagi. Itu udah pasti melanggar kode etik,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/5/2022).
Desmond mempertanyakan mengapa seorang oknum polisi yang telah dihukum pidana namun masih tetap dipertahankan institusi Polri.
“Kalau hari ini ada seorang polisi dihukum pidana, hari ini bersyarat, tapi masih diperlakukan jadi anggota polisi, pertanyannya institusi ini, institusi apa? Maka ini yang harus kita kritisi. Berarti posisi institusi kepolisian, terlalu membela anggotanya,” imbuh Desmond.
Desmond menyayangkan sikap Polri yang terlalu membela anggotanya yakni AKBP Brotoseno justru akan merusak citra Polri itu sendiri.
Oleh karena itu, Desmond akan mempertanyakan hal itu saat Komisi III DPR menggelar rapat dengan institusi Polri.
“Kalau hari ini ada institusi seperti itu, ya kita harus melihat institusi ini aneh aja. Itulah yang nanti pada saat rapat dengan pihak kepolisian, akan saya tanyakan, parameternya apa,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
“Nah kita menyayangkan insittusi kepolisian jadi rusak karena kebijakan-kebijakan yang tidak layak,” pungkas Desmond Mahesa.
Sebelumnya, Propam Polri membenarkan mantan napi korupsi AKBP Raden Brotoseno tidak pernah dipecat dari anggota Polri.
AKBP Brotoseno hanya disanksi berupa permintaan maaf dan demosi dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Pelaksaanaan sidang KKEP tersebut berdasarkan putusan Nomor: PUT/72/X/2020 pada 13 Oktober 2020 lalu.
AKBP Brotoseno terbukti bersalah dan meyakinkan tidak menjalankan tugas secara professional dan proporsional.
“Hasil Penegakan Bentuk Pelanggaran KEPP AKBP R. Brotoseno adalah tidak menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural dengan wujud perbuatan saat menjabat Kanit V Subdit III Dittipidkor Bareskrim Polri yakni menerima suap dari tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi,” kata Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dalam keterangannya, Senin (30/5/2022). (Daniel)
Add comment