INDONESIANEWS.TV — JAKARTA: Sultan Ternate, Hidayatullah Sjah, menegaskan Tanah Ulayat merupakan hak mutlak bagi masyarakat adat dan boleh diberikan kepada setiap masyarakat adat Indonesia kecuali perusahaan apalagi warga asing.
“Kami setuju dengan pemerintah membagi-bagikan tanah kepada masyarakat, bukan korporasi atau perusahaan termasuk perusahaan pemerintah apalagi asing. Itu tidak boleh,” ujar Ou Dayat, panggilan Sultan Hidayatullah, di Kedaton Ternate, kepada media. “Itulah platform-nya.”
Alasannya, Negara Indonesia dibentuk dari berbagai masyarakat adat yang masing-masing memiliki Tanah Ulayat sehingga setiap warga berhak memanfaatkannya. Sementara, ia menyontohkan, Indotani hanya diperbolehkan Kesultanan Ternate untuk mengelola wilayah hutan setempat sesuai perjanjian.
“Jadi, wajar-wajar saja pemerintah membagi-bagikan tanah,” ujarnya di Kedaton Ternate, Rabu (1/6). Karena, katanya, Kesultanan Ternate telah melakukannya sejak 800 tahun lalu bahkan memberikan 500 hektare kepada masyarakat Makassar yang sekarang dinamai Kelurahan Kampung Makassar. Juga kepada masyarakat Buton di Kelurahan Kolongcucu, dan Kelurahan Kasturian kepada masyarakat Banggai.
Reforma Agraria
Di Ternate, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah menyinggung rendahnya kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat. Dari 487.000 bidang tanah, katanya, baru 46% atau 216.000 dibuatkan sertifikat.l di Maluku Utara. Bahkan di seluruh Indonesia, dari 126 juta bidang yang harus sertifikatnya ada, baru 46 juta yang sekarang ini terealisasi.
“Akibatnya apa? Di banyak tempat terjadi sengketa tanah, terjadi konflik tanah baik antar masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah, menjadikan ramai,” jelas Presiden waktu itu (8/5/2017).
Bertepatan Hari Agraria & Tata Ruang tahun 2021 Pemerintah memberikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi (tanah objek reforma agraria) di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota. Sepanjang 5 tahun terakhir, presiden menerangkan sudah menyerahkan 2,4 juta sertifikat tanah, dan jutaan lainnya diserahkan pejabat Badan Pertanahan Nasional.
“Pemerintah berkomitmen memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Pemerintah tidak ingin konflik agraria yang terjadi di daerah terus menerus berlangsung. Pemerintah juga ingin rakyat kecil mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka,” ujar Jokowi seperti disiarkan dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (22/9). (royke)
Add comment