INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara resmi ternyata belum bisa dilaksanakan Komisi V DPR RI.
Pasalnya, surat yang dilayangkan Komisi V DPR masih tertahan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI perihal RUU LLAJ agar segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022.
Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menyatakan, pihaknya masih menunggu surat dari Baleg DPR RI agar pembahasan RUU LLAJ dapat dimulai.
“Sampai saat ini jadwal pembahasan RUU LLAJ di komisi itu belum ada, karena belum ada surat dari Baleg terkait kapan akan dimulai pembahasan. Sebenarnya dari jadwal kemarin dipersidangan ini sudah bisa kita bahas, tapi sampai saat ini belum ada surat resmi dari Baleg,” kata Aras.
Aras mengatakan, dengan dimulainya pembahasan RUU LLAJ, tidak secara otomatis menggantikan Revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Jalan masuk dalam Prolegnas 2022, meski RUU Jalan ini diketahui telah disahkan menjadi UU Jalan oleh DPR melalui pembicaraan tingkat II pada pertengahan Desember 2021.
“Baleg yang mengurus semua persetujuan dari Komisi, Baleg yang sekaligus menentukan siapa nantinya yang menjadi penanggungjawab perwakilan dari pemerintah. Apakah dari Direktorat Perhubungan Darat, Laut atau Udara, tetapi sepertinya pada Perhubungan Darat,” ujar politisi PPP ini.
Meski belum secara resmi masuk Prolegnas 2022 menggantikan pembahasan UU Jalan, Aras memastikan, Komisi V terus menyerap aspirasi dari berbagai berbagai stakeholder antara lain: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kepolisian, penyedia jasa aplikasi, pakar, dan akademisi serta pihak-pihak terkait lainnya.
“Sebelum masuk pembahasan, kami rangkum kami himpun semua masukan-masukannya, ini masih pembahasan awal. Nanti kalau sudah ada surat dari Baleg, baru dibahas secara detil, pasal demi pasal, bab demi bab, sekarang belum,” ungkap legislator asal Dapil Sulsel 2 ini.
Dalam pembahasan penyusunan RUU LLAJ sendiri mengemuka beberapa isu. Diantaranya terkait pengaturan angkutan online, mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan, kewenangan dan pengaturan angkutan barang over dimension and over load, sistem perpajakan angkutan online preservasi dan sebagainya.
Kewenangan antara Korlantas Polri dan Kemenhub mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan juga mendapatkan sorotan publik. Berikut sumbangsih perusahaan jasa transportasi online bagi pemasukan Negara karena selama bertahun-tahun keberadaan mereka tidak dikenai pajak. (Daniel)
Add comment