INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Mantan Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) DPR RI Periode 2014-2019 Fahri Hamzah menyatakan, sebagai sebuah negara besar Indonesia membutuhkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai rujukan tunggal terhadap hukum pidana.
“Sebuah bangsa yang besar ini tidak punya rujukan yang tunggal terhadap hukum pidana, sehingga pantaslah kalau ada kegelisahan yang masif di mana mana, karena itu penting sekali bagi kita untuk pengesahan RKUHP ini sebagai momen suatu bangsa merayakan kesatuannya,” kata Fahri saat menjadi narasumber Diskusi Forum Legislasi bertema “RUU KUHP dan Nasib Hukum Indonesia” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/6/2022).
Bahkan, menurut Fahri dalam tahapan selanjutnya dapat dilakukan amandemen terbatas berupa absorbsi terhadap seluruh UU pidana lainnya.
“UU pidana lain itu kemudian dimasukan ke dalam RUU KUHP maka akan sempurna, meskipun saya mendengar beberapa rancangan undang-undang atau beberapa undang-undang juga sudah di absorbsi di sini,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.
Fahri berpendapat, reformasi hukum dimulai dari kesatuan teks.
“Saya kira ini yang harus betul-betul kita pahami dan sadari,” imbuh Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini.
Fahri menilai reformasi kelembagaan negara tak dapat berjalan apabila reformasi teks dalam sebuah undang-undang tidak ditertibkan dahulu.
Reformasi kelembagaan negara susah kita tertibkan kalau teksnya itu tak sepakat, teksnya itu debatable. Meski lawyer-nya hebat, penyidiknya hebat, jaksanya hebat, hakimnya juga hebat karena tak adanya kesatuan teks akhirnya teks itu menjadi sumber negosiasi yang liar dan itu yang banyak terjadi sekarang,” jelas Fahri.
Fahri pun mengingatkan pentingnya kodifikasi teks dalam penyusunan undang-undang.
“Karena itu kodifikasi teks adalah satu tindakan yang sangat penting dalam satu negara hukum yang demokratis seperti kita ini,” tutur Fahri.
Lebih lanjut, politisi asal NTB ini berharap dengan disahkannya RKUHP menjadi undang-undang maka Indonesia dapat melangkah ke depan, khususnya dalam hal reformasi hukum.
“Mudah-mudahan ini bisa segera, sehingga kita bisa melangkah kepada yang lain-lain, sehingga komplitlah reformasi hukum kita ke depan,” pungkas Fahri Hamzah. (Daniel)
Add comment