INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku prihatin atas kejadian seorang jamaah bernama Arif Winanda Syafri yang tergabung dalam Kloter II Sumatera Barat (Sumbar) gagal berangkat haji tahun 2022.
“Seharusnya Arif Winanda Syafri pemegang manifest nomor 338 tergabung dalam Kloter II CJH Sumbar, rencananya diberangkatkan bersama rombongan lainnya, namun lantaran tidak mendapatkan izin cuti sampai batas waktu yang sudah ditentukan, akhirnya yang bersangkutan gagal diberangkatkan,” ujar Guspardi kepada para wartawan, Selasa (7/6/2022).
Menurut informasi, Arif Winanda Syafri ini gagal berangkat haji karena yang bersangkutan dikabarkan baru saja diangkat sebagai PNS sehingga dirinya tidak bisa diberikan izin cuti yang relarif lama untuk menunaikan ibadah haji.
“Karena sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 disebutkan, PNS yang akan melaksanakan ibadah haji bisa saja menggunakan Cuti Besar. Namun syaratnya PNS itu telah bekerja terus-menerus selama 5 tahun dan cuti besar untuk menunaikan ibadah haji bisa di ajukan untuk pelaksanaan haji yang pertama kali,” ungkap politisi PAN ini.
Guspardi menuturkan, Peraturan Kepala BKN di atas juga menyebutkan PNS diberikan hak cuti besar maksimal selama 3 (tiga) bulan, dan PNS yang sudah menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang sama.
“Bagi mereka yang sudah terlanjur mengambil hak cuti tahunan sebelum pengambilan cuti besar, maka jumlah hari yang diambil untuk cuti tahunan akan mengurangi hak jumlah hari cuti besarnya. Selama PNS menggunakan hak atas cuti besar mereka masih menerima penghasilan sebagai PNS,” tutur Guspardi.
“Penghasilan sebagai PNS yang dimaksud adalah terdiri atas gaji pokok tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji tunjangan dan fasilitas PNS,” lanjut Anggota Baleg DPR RI ini.
Oleh karena itu, ingat Guspardi, kejadian kegagalan berangkat haji seperti yang dialami Arif Winanda Syafri yang baru saja diangkat menjadi PNS harus menjadi pembelajaran yang berharga bagi semua.
Legislator asal Dapil Sumbar 2 ini menambahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dapat memberikan klarifikasi tentang kebenaran PNS yang bersangkutan memang baru diangkat sebagai PNS dan belum memunuhi syarat mengajukan cuti untuk naik Haji.
“Hal ini perlu dilakukan jangan ada kesan yang timbul dimasyarakat, pemerintah menghalangi hak PNS untuk memunaikan haji padahal memang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, pungkas Guspardi Gaus.
Sebelumnya, diberitakan dua calon haji yang tergabung dalam kloter II Embarkasi Padang batal berangkat ke Tanah Suci. Satu orang batal berangkat haji karena meninggal dunia sebelum masuk asrama haji. Satu orang lagi belum mendapat izin berangkat haji karena berstatus CPNS.
“Jemaah haji Kloter II berjumlah 391 orang, dua gagal berangkat, satu di antaranya meninggal dunia sebelum berangkat ke Padang, satu belum dapat izin cuti karena CPNS,” kata Kepala Kemenag Sumbar Helmi, Minggu (5/6/2022). (Daniel)
Add comment