JAKARTA: Undang-Undang (UU) perubahan kedua No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah resmi disahkan di rapat paripurna terakhir dan pengesahan dan penyempurnaan. Hal ini memiliki arti penting untuk mewujudkan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dengan adanya perubahan kedua UU ITE ini berdasarkan pada upaya: memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan kebebasan orang lain dalam masyarakat, memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat dan demokratis, sekaligus agar terwujud keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono saat menjadi narasumber Diskusi Forum Legislasi bertema “Revisi UU ITE Disahkan, Upaya Perkuat Sistem Keamanan Transaksi Elektronik” di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Dave menyatakan, perubahan kedua UU ITE menjadi kebijakan besar untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat beretika, produktif, berkeadilan, bermoral serta mengedepankan perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat dan negara.
“Dalam ungkapan lain perubahan kedua dalam UU ITE ini memiliki arti penting, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, baik nasional maupun global,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Menurut Dave, Indonesia membutuhkan sebuah landasan hukum yang komprehensif dalam membangun kebijakan identitas dan perkembangan digital serta layanan sertifikasi elektronik lainnya.
“Perubahan kedua undang-undang ITE ini juga diperlukan untuk memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sekaligus untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum,” papar Dave.
Beberapa kalangan, ungkap Dave menganggap normal-norma UU ITE itu multi tafsir, pasal karet, membranus kemerdekaan pers, hingga mengancam kebebasan berpendapat.
“Hal ini menunjukkan hukum perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, baik secara nasional maupun global,” tegas Dave.
Sebagai catatan penutup, tambah Dave, dapat ditarik kesimpulan, pengembangan sektor informatika, komunikasi dan sektor digital perlu terus dilakukan mengingat potensi kontribusi yang cepat dan masif dari sektor ini bagi kemajuan ekonomi Indonesia.
“Pendek kata UU ITE yang telah dua kali direvisi ke depan, akan dapat dimanfaatkan untuk menopang kemajuan bagi peradaban bangsa, negara Indonesia, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang poin-poin penting dalam UU ITE ini. (Daniel)
Add comment