JAKARTA: Anggota Komisi II DPR RI Guspardi mengatakan tahapan kampanye Pilpres dan Pileg 2024 sudah memasuki minggu kedua.
Guspardi mengingatkan pada masa kampanye ini, berita bohong (hoax) berpotensi semakin banyak.
“Jadi, kalau ada kabar capres-cawapres membagikan sembako, sebaiknya dilakukan cek and ricek dan dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Terkait adanya dugaan paslon capres- cawapres yang membagikan sembako, kabar tersebut harus dicek kebenarannya,” kata Guspardi kepada para wartawan, Rabu (13/12/2023).
Terkadang, lanjut Guspardi, kabar yang tersebar juga banyak yang hoax alias bohong, misalnya berita sebulan lalu di-forward di medsos untuk hari ini.
Guspardi menilai, kejelian Bawaslu sebagai pengawas pemilu sangat menentukan dan melihat motif pemberian sembako dari setiap paslon kepada masyarakat.
“Semuanya harus berjalan sesuai aturan dan jangan sampai melanggar. Makanya Bawasau harus mengamati dengan teliti dan lebih cermat,” ujar Politisi PAN ini
Lebih lanjut, Guspardi menegaskan dalam masa kampanye, peserta pemilu pilpres maupun pileg mesti berpedoman kepada aturan yang berlaku.
“Yang boleh dan tidak boleh dalam masa kampanye itu apa. Jadi, perlu dipilah-pilah juga mana yang bersifat bantuan kemanusiaan, mana yang melanggar aturan kampanye,” imbuh Caleg DPR RI no urut 2 Dapil Sumatera Barat 2 itu.
Oleh karena itu, Guspardi berharap Bawaslu bisa bekerja secara profesional dan mesti tegak lurus sesuai aturan yang berlaku.
“Siapapun yang melanggar, harus di tindak tegas tanpa tebang pilih,” tegas Anggota Baleg DPR RI ini.
Menurut Guspardi, kinerja Bawaslu sebagai pengawas atau wasit pelaksanaan pemilu memang dituntut kejelian dan ketegasannya.
“Dengan bertindak adil dan profesional dalam mengawasi setiap pelanggaran dan melakukan penindakan tegas demi kelancaran Pemilu 2024 agar bisa berjalan aman dan damai,” pungkas Guspardi Gaus.
Sebelumnya diberitakan, pembagian sembako di masa kampanye belakangan jadi sorotan. Ketegasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun dipertaruhkan.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, memberikan sembako dimasa kampanye merupakan pelanggaran pemilu dan dikategorikan sebagai politik uang.
“Hal itu merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang,” tegas Bagja. (Daniel)
Add comment