JAKARTA – Kita Ganjar Nusantara (KGN) mengapresiasi pasangan calon (paslon) No.3 Ganjar Pranowo dalam debat calon presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam, agar memberikan efek jera kepada para koruptor.
Wakil Ketua Umum DPP KGN Rudy Sihombing mengatakan, korupsi benar telah menghabiskan anggaran APBN yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur bisa mangkrak bahkan terjadi double anggaran.
Dia juga mengatakan, anggaran BTS dikorupsi sekitar 8 Triliun semula untuk memeratakan akses komunikasi dan informasi serta melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia terkoneksi baik dari ujung Merauke hingga Sabang yang tidak mungkin dihentikan, kemudian tetap dilanjutkan dengan anggaran baru sebagai project strategis Pemerintah.
“Para koruptor tidak berhenti disitu menggarap anggaran, mungkin akan ada korupsi besar lainnya yang belum terbongkar. Efek jera diberikan sekalipun dengan penjara, ternyata belum cukup,” ucap Rudy, Rabu (13/12/2023).
Menurut Rudy, dalam komitmen Paslon nomor 3 Capres Ganjar Pranowo, memberikan afirmasi tegas kepada koruptor dalam kebijakannya sebagai Presiden, dengan cara memiskinkan, akan memberlakukan UU Perampasan Aset Koruptor dan mengirimkan ke penjara Nusakambangan.
“Tindakan pemiskinan ini akan diperkuat dengan usaha pencarian harta benda si koruptor untuk disita, sehingga koruptor tidak dapat menikmatinya atau diwariskan kepada keturunannya,” tegas Rudy.
Lebidh lanjut Rudy mengatakan, dipenjarakan ke Nusakambangan menjadi penting sebab sebagai bentuk efek jera menghindarkan akses kepada keluarga, memutus komunikasi sehingga koruptor menyadari mudharatnya melakukan korupsi.
Rudy mengemukakan, dalam 8 Program Harapan Rakyat Relawan KGN salah satu programnya selain yang telah disampaikan Ganjar semalam, dan juga dia menuturkan, belum ditambahkan perihal para koruptor tidak boleh mendapatkan remisi tahanan atau pengurangan menjalani masa hukuman koruptor yang diatur dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022.
“Artinya korupsi bersifat mengakibatkan pembangunan tidak berjalan, merusak kesejahteraan rakyat,” tukas Rudy.
Dia juga mengatakan, agar para tersangka korupsi tidak akan menikmati restorative justice, atau menghentikan perkaranya akibat ada perdamaian antara Negara dan tersangka korupsi sekalipun ada pengembalian kerugian negara yang diduga dikorupsi.
“Karena itu langkah efek jera ini akan membuat koruptor wajib menyelesaikan hukumannya secara penuh di penjara,” ucapnya. (Ralian)
Add comment