JAKARTA – Hasil Survei litbang “Kompas” membetot perhatian publik. Salah satunya datang dari Kita Ganjar Nusantara (KGN) diduga survei tersebut penuh kejanggalan, dan patut dipertanyakan karena dalam hasil survei pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran unggul sekitar 39,3 persen. Semenata pasangan Anis-Muhaimin 16,3 persen dan pasangan Ganjar 15,3 persen.
Sementara pemilih yang belum menentukan pilihan atau pemilih bimbang sekitar 28,7 persen.
Ketua UMUM DPP KGN Boyke Hasiolan Simanjuntak angakat bicara akan hasil survei tersebut, dan mengimbau masyarakat pemilih Ganjar jangan terjebak dengan hasil survei tersebut. Sebaliknya, dijadikan penyemangat untuk melakukan kerja-kerja politik yang dirasakan rakyat.
“Yang penting para relawan hadir di masyarakat dan melakukan kerja-kerja politik yang dirasakan masyarakat,”imbuh Boyke dalam Open Speker atau pembicara terbuka dalam diskusi yang digelar KGN Jakarta Timur bertajuk “Dampak Politik Dinasti Dalam Pilpres 2023, Jurdilkah?”, di kantor Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), Jl. Diponogoro No. 72, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).
Hadir dalam diskusi sebagai pembicara kunci (Key Speaker) Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi TKRPP Tatang Badru Tamam.
Para narasumber diskusi publik, yakni Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof.Dr. John Pieris.SH.,MS.,MH, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, Sekretaris 2 Alumni Ikatan STF Driyarkara, dan dimotori Ketua DPC KGN Jakarta Timur Ralian Jawalsen.
Lebih lanjut Boyke mengemukakan, dengan hasil survei tersebut jangan membuat para relawan Ganjar patah semangat untuk tidak melakukan kerja-kerja politik. Sebaliknya semakin berapi-api mengobarkan semangat untuk memenangkan Ganjar, serta meyakinkan bahwa Ganjar lah yang mampu melanjutkan kerja-kerja Presiden Joko Widodo.
“Pantang para relawan Ganjar, khususnya KGN untuk tidak melakukan kerja-kerja politik dengan mengetuk sejuta pintu masyarakat, menyapa dan menyakinkan masyarakat. Yakinkan masyarakat bahwa Ganjar lah pemimpin yang berpihak, dan mampu mensejahterahkan masyarakat. Karena Ganjar bukan sekedar janji-janji, selama 10 tahun melayani masyarakat Jawa Tegah telah dibuktikan,”tukas Boyke.
Boyke mengemukakan, dalam meyakinkan masyarakat untuk memilih Paslon Ganjar-Mahfud akan membuat program panggung rakyat di Ciracas Jakarta Timur, bazar dan pelayanan kesehatan di Provinsi Banten.
Dalam Kesempatan yang sama, Tatang mengatakan agar para relawan menjadikan survei hanya sekedar cermin untuk menata kerja-kerja politik masyarakat.
Tatang mencontohkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah Pada 2013, Ganjar hanya 8 persen dan Calon Gubernur incumbent Bibit Waluyo 30 persen. Namun dalam Pilgub ini dengan suara sebesar 6.962.417, Ganjar meraih 48,82 persen suara.
Guru Besar UKI Jhon Pieris ingatkan, agar masyarakat ke depan untuk memilih pemimpin yang paham konstitusi sehingga tidak main tabrak dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitui (MK) untuk melegalkan anak berkuasa.
“Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, bukan untuk memberikan kesempatan kepada anak muda di seluruh Indonesia, tapi hanya memanfaatkan agar anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres. Apalagi yang memutuskan ketua MK yang juga iparnya sendiri, Anwar Usman. Ini benar-benar kacau, dan memutarbalik konstitusi,”kata John Pieris.
Menurut John Pieris, dalam perdebatan antara Soekarno, Hatta, M Yamin dan para bapak pendiri bangsa dalam Persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sudah dibicarakan menolak politik dinasti.
“Soekarno dan para pendiri bangsa mengakui bahwa politik dinasti tidak cocok dengan kultur demokrasi. Apalagi masyarakat Indonesia yang plural maka dengan sendiri pemerintahan lokal berbentuk kerajaan dengan senirinya mati, hukum alam berlaku,”ucapnya.
Ray Rangkuti menegaskan, Pilpres 2024 ini jelas-jelas menontonkan politik dinasti. Karena Pilpres yang digelar pada saat Presiden Jokowi sedang memegang kekuasaan, dan akan mempengaruhi proses pemilihan yang akan menguntungkan Gibran sebagai anak.
“Jadi jelas bahwa Jokowi mempraktekan politik dinasti karena dalam Pilpres 2024 adanya hubungan darah antara Jokowi dan Gibran. Selain itu Jokowi sedang menjabat sehingga keberpihakan Presiden kepada anaknya sangat besar, dan ini tidak sehat dalam berdemokrasi,”ujar Ray.
Ray mengatakan, hasil survey Litbang “Kompas” pasangan Prabowo-Gibran memang menang dengan raihan 39,3 persen, namun hasil survey tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi mengalami penurunan sebesar 2 persen, dari 74 menjadi 72 persen.
“Bahwa Pemilu 2024 terjadi dua putaran, dan bila melihat penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden itu artinya pasangan Prabowo-Gibram perolehan suaranya stagnan. Sehingga yang perlu dilakukan bagaimana upaya meyakinkan sekitar 28,7 persen yang belum menentukan pilihan untuk memilih Ganjar-Mahfid,”tukas Ray.
Seperti diketahui, hasil survei Litbang “Kompas” berlangsung pada 29 November-4 Desember, dengan melibatkan 1364 responden dengan pemilihan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 Provinsi di Indonesia. Dengan metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error lebih kurang 2,65 persen, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. (Ralian)
Add comment