JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof.Dr. John Pieris.SH.,MS.,MH menegaskan, agar masyarakat memilih pemimpin yang benar-benar memahami konstitusi sehingga tidak suka-sukanya melabrak konstitusi hanya untuk ambisi kekuasaan.
John menegaskan, Pemilihan Presiden yang digelar pada 24 Februari 2024, sangat primitif, dan demokrasi Indonesia bukan sema,kin maju sebaliknya mundur tidak sesuai dengan pemikiran dan cita-cita para pendiri bangsa seperti Soekarno, Syahrir, Hatta dan M.Yamin.
Menurut John, dalam perdebatan antara Soekarno, Hatta, Syarir, M Yamin dan para bapak pendiri bangsa dalam Persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sudah dibicarakan menolak politik dinasti.
“Soekarno dan para pendiri bangsa mengakui bahwa politik dinasti tidak cocok dengan kultur demokrasi. Apalagi masyarakat Indonesia yang plural maka dengan sendiri pemerintahan lokal berbentuk kerajaan dengan sendirinya mati, hukum alam berlaku,” kata John, dalam Diskusi Publik bertajuk “Dampak Politik Dinasti Dalam Pilpres 2023, Jurdilkah?”, yang digelar Kita Ganjar Nusantara (KGN) Jakarta Timur, di Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jl. Diponegoro No. 72, Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Menurutnya, tidak menafikan lahirnya pemimpin-pemimpin muda di negeri ini. Asal jangan melanggar konstitusi. “Jelas bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 melanggar konstisi karena putusan ini hanya untuk kepentingan anak Presiden Joko Widodo,Gibran Rakabuming Raka. Padahal, konstitusi adalah kepentingan rakyat,”tukasnya.
John menegaskan, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 itu sangat diskriminatif, dan bertentangan dengan Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Jimly Asshiddiqie, memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) maka secara etika dan moral tidak lagi maju sebagai cawapres.
“Presiden Soeharto pada masa memimpin tahun 1966-1970, sebanyak 50 gubernur atau wali kota/bupati tidak melibatkan keluarganya karena dia mengerti konstitusi,”tutur John.
Sementara, Pengamat Politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menegaskan, majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres menunjukan bahwa Presiden Jokowi telah mempraktekan politik dinasti.
“Ketika Gibran ikut pemilihan Wali Kota Solo, dan Bobby Nasution Wali Kota Medan, saya sangat menolak karena Presiden Jokowi sudah melakukan politik dinasti,”terang Ray.
Menurut Ray, Presiden Jokowi dan Gibran adalah contoh dinasti politik paling sempurna karena Gibran terpilih menjadi wali kota pada saat bapaknya, Jokowi masih menjabat presiden. “Bahkan melibatkan Pamannya yang juga Ketua MK, dan adiknya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ikut mengajukan syarat usia Capres atau Cawapres. Jelas perjuangan meloloskaN Gibran sebagai Cawapres,”tambah Ray.
Ray menegaskan, hampir politik Dinasti berakhir di penjara akibat melakukan praktek korupsi selama menjabat pejabat publik. Dia mengemukakan, untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi maka perlu adanya regulasi mengatur agar tidak terjadi politik dinasti.
Sekretaris 2 Alumni Ikatan Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Maeda Nababan mengakui, politik dinasti sangat menghambat bagi generasi muda yang mau berkarir dalam politik.
“Apalagi dengan maraknya politik uang tanpa pengawasan Bawaslu yang optimal akan semakin sulitnya bagi generasi muda untuk berkarir politik karena yang terpilih bukan karena gagasan akan tetapi karena main uang atau beri sembako,” ucap Maeda. (Ralian)
Add comment