JAKARTA: DPR RI kembali meraih Anugerah Badan Publik “Informatif” dalam pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Anugerah ini diberikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Doni Yoesgiantoro kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Selasa, 19 Desember 2023.
“DPR mendapatkannya tiga kali berturut-turut. Ini pengakuan dari publik dan juga lembaga pemerintah tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di DPR,” ujar Indra usai menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Lebih lanjut, Indra mengatakan capaian ini berkat kerja keras dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang terus menerus memperbaiki sistem informasi yang bisa diakses oleh publik.
“Adapun pengelolaan informasi di DPR sudah diatur oleh Undang-Undang mengatur tentang Informasi Publik. Jadi pengaturan-pengaturan itu. kita ikuti dengan baik dan ini adalah tahun ketiga bagi DPR mendapatkan opini informatif, sehingga kita akan terus perbaiki dan tingkatkan,” terang Indra Iskandar.
Adapun monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya.
Tujuan monitoring dan evaluasi ini untuk mengukur kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik; menilai konsistensi Badan Publik dalam memberikan layanan informasi publik; mengevaluasi impelementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik; menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi publik; dan memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi (PPID) dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang terbuka.
Tahun 2023, Monitoring dan evaluasi ini diikuti oleh 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Badan Publik yang meliputi Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dimulai bulan Agustus yang terbagi dalam dua tahapan, yaitu tahap pengisian kuesioner dan tahapan presentasi atau uji publik.
Aspek penilaian pada tahap pengisian kuesioner terdiri dari Kualitas Informasi, pelayanan infromasi, jenis informasi, sarana prasarana, komitemen organisasi dan digitalisasi. Sedangkan untuk presentasi uji publik aspek penilaiannya terdiri dari (a).Inovasi, pengembangandengan dan atau kreasi teknologi informasi dalam layanan informasi publik, system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pengadaan barang dan jasa; (b). Strategi yang berkaitan dengan pengembangan (roadmap) keterbukaan informasi publik yang meliputi kebijakan, program, anggaran dalam upaya mendukung program prioritas pemerintah; dan (c).Klarifikasi yaitu penilaian terhadap temuan-temuan hasil penilaian dan atau masukan masyarakat.
Adapun bobot penilaian sebesar 80% untuk kuesioner dan 20% untuk presentasi uji publik, hasilnya Badan Publik yang mendapatkan predikat Informatif hanya sebanyak 139 (serratus tiga puluh sembilan) atau 37,7% dari 369 lembaga dan DPR mendapatkan nilai 95,70 dengan berada pada peringkat 7 secara nasional dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non kementerian. (Daniel)
Add comment