JAKARTA: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 mampu tumbuh optimal meski berlangsung di tengah badai Elnino berkepanjangan dan pascapandemi Covid-19. Hal ini tak lepas dari kerja keras pengelolaan anggaran yang bijaksana, berkualitas, transparan, dan akuntabel untuk dapat mewujudkan Jakarta Kota Global.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, secara umum realisasi pendapatan daerah yang melebihi dari target tersebut, di antaranya didukung oleh kondisi makro ekonomi yang membaik, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjaga. “Berbagai insentif kebijakan fiskal yang diimplementasikan dalam kebijakan Pajak Daerah, seperti pemberian kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga menjadi pendorong tercapainya target,” jelas Heru di Jakarta, Senin (8/1).
Kinerja yang optimal tersebut terlihat dalam realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp 71 triliun atau setara 100,53 persen dari target Rp 70,6 triliun. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp 3,7 triliun dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 67,3 triliun. Berdasarkan persentase terhadap anggaran, terdapat kenaikan sebesar 14,03 persen dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 86,5 persen.
Heru melanjutkan, realisasi pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 49,1 triliun atau mencapai 101,46 persen dari target sebesar Rp 48,4 triliun. “PAD ini terdiri dari pos Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp 43,5 triliun (101,2 persen), pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp 545,8 (100 persen), dan pos Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp 4,6 triliun (104,47 persen), serta Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp 454 miliar (98,26 persen). Ini ada datanya,” papar Heru.
Kemudian, pada pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp 20,2 triliun (99,68 persen). Sementara, yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp 1,7 triliun (86,69 persen). “Untuk realisasi belanja daerah pada 2023 mencapai 92,54 persen atau Rp 66,7 triliun dari anggaran Rp 72,1 triliun. Capaian ini berdasarkan persentase terhadap anggaran, terdapat kenaikan sebesar 8,27 persen dibandingkan tahun 2022. Di mana pada tahun 2022 terealisasi sebesar 84,27 persen atau mencapai Rp 64,8 triliun,” ungkap Heru.
Jika dibandingkan dengan SILPA Tahun 2022 sebesar Rp 8,6 triliun, maka terdapat peningkatan optimalisasi pengeluaran APBD dengan adanya penurunan SILPA ssebesar Rp 2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. “Pemprov DKI berkomitmen mengelola APBD sesuai dengan aturan good governance yang akuntabel dan transparan, bijaksana, dan berkualitas. APBD DKI mampu menjadi instrumen andal yang mendukung dunia usaha, sekaligus melindungi masyarakat, serta sukses mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta menuju Kota Global,” pungkas Heru. (Joko)
Add comment