JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendukung upaya penasihat hukum Haris Azhar dan tim Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) memperkarakan kembali dugaan gratifikasi yang melibatkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Panjaitan terkait kegiatan pertambangan.
Mulyanto juga minta KPK pro-aktif mengambil alih laporan tersebut bila proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro Jaya berjalan lambat.
Mulyanto meminta perkara ini diusut tuntas karena terkait pengelolaan sumber daya alam nasional yang strategis.
“Kita ingin good and clean governance di sektor pertambangan ini dapat dijalankan dengan baik. Karena itu aparat kepolisian dan KPK harus serius menuntaskan perkara ini. Jangan sampai urusan pengelolaan sumber daya alam nasional dikuasai disalagunakan oleh segelintir elit,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Selasa (9/1/2023).
Mulyanto mendesak pemerintah menata sektor pertambangan ini agar iklim investasi semakin sehat serta penerimaan negara meningkat.
Menurut Mulyanto, selama ini penyumbang terbesar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berasal dari sektor pertambangan.
“Selain itu, surplus perdagangan meningkat juga karena tingginya harga komoditas tambang. Karena itu penataan sektor pertambangan ini menjadi penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Menurut Legislator asal Dapil Banten 3 ini, kasus dugaan korupsi Luhut harus ditindaklanjuti aparat hukum dan jangan sampai kasus itu hanya menjadi rumor yang tidak sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
“Saya rasa hukum dapat menjadi solusi yang adil, agar kasus ini terklarifikasi secara fair, sehingga kebijakan di sektor pertambangan kita semakin hari semakin obyektif, transparan dan tidak bias pada kepentingan personal pejabat,” tandas Mulyanto. (Daniel)
Add comment