JAKARTA: Hingga hampir berakhirnya masa kerja para anggota DPR RI periode 2019-2024, belum ada kejelasan mengenai kapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan akan disahkan menjadi undang-undang (UU).

Hal ini menjadi ironis mengingat keberadaan RUU Pertanahan yang baru berfungsi untuk merevisi beberapa pasal dalam UU Pokok Agraria tahun 1960 yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan DPR RI Junimart Girsang menyatakan, hingga saat ini masih belum ada kelanjutan pembahasan mengenai RUU Pertanahan dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Ya sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai RUU Pertanahan ini,” kata Junimart kepada JakartaNews.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Junimart berpesan, yang saat ini diperlukan adalah dibentuknya Peradilan Pertanahan yang khusus mengadili permasalahan konflik agraria di negeri ini.

“Supaya dibentuk segera peradilan pertanahan saja karena kalau pertanahan itu hampir 60 persen ada di setiap peradilan sampai MA. Peradilan ini harus berupa peradilan khusus dan bukan ad hoc,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

Hal kedua yang tidak kalah pentingnya menurut Junimart adalah Negara perlu segera merekrut para hakim yang ahli di bidang pertanahan guna ditempatkan di Pengadilan Pertanahan tersebut.

“Kedua, bagaimana caranya mendapatkan para hakim yang ahli di bidang pertanahan itu yang paling pokok supaya mafia tanah itu betul-betul bisa diminimalisir,” ujar Junimart.

Junimart sendiri tidak yakin apabila pembahasan RUU Pertanahan dapat segera dituntaskan untuk kemudian disahkan di Rapat Paripurna di sisa masa kerja para anggota DPR RI periode 2019-2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini lebih memilih bersikap realistis dengan membuka peluang RUU Pertanahan akan dibahas kembali oleh DPR RI dan pemerintah melalui proses carry over (lanjutan) pada periode mendatang.

“Ya saya pikir cukup berat untuk dapat disahkan pada sisa periode ini. Ya saya kira RUU ini dapat dibahas lagi oleh teman-teman Komisi II DPR dengan pihak pemerintah melalui proses carry over,” pungkas Junimart Girsang.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Pertanahan pada periode 2019-2024 merupakan proses carry over setelah sebelumnya para anggota DPR RI periode 2014-2019 bersama pemerintah gagal mengesahkan RUU Pertanahan menjadi UU.

Kegagalan pengesahan RUU Pertanahan menjadi UU pada periode masa kerja 2019-2024 ini menjadi ironis mengingat pembahasan pada periode ini merupakan carry over dari periode sebelumnya. Apalagi, setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir, RUU Pertanahan selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI. (Daniel)

Add comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *