SURABAYA: Guna melindungi budaya yang tak terbentuk, Propinsi Jawa Timur akan segera memiliki perda pemajuan Kebudayaan. Rencana pembentukan perda tersebut sekarang sedang dibahas di komisi E DPRD Jawa Timur bersama dengan OPD Pemprov terkait.

Menurut anggota komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengatakan perda ini dilandasi adanya pemajuan kebudayaan no 5 tahun 2017 dimana di dalam Undang-Undang tersebut daerah harus membuat perda pemajuan kebudayaan tersebut.

“Ada situs-situs budaya yang bisa dilindungi oleh Undang-Undang dan juga ada yang tidak dilindungi Undang-Undang. Oleh sebab itu khusus di Jawa Timur membuat perda Kemajuan Kebudayaan tersebut dengan lingkup hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang tak berbenda,” jelas wanita yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Jumat 31 Maret 2024.

Wanita asal Malang ini mengatakan kebudayaan yang tak terbenda tersebut diantaranya seni, tradisi, adat istiadat.

“Situs juga termasuk sebagai kebudayaan tak berbenda,” lanjutnya.

Sedangkan kebudayaan berbenda, lanjut dia, diantaranya candi, petilasan dan lainnya.

“Kalau ini sudah ada perda hingga sudah ada pergubnya. Tinggal yang belum ada yang tak berbenda dengan tujuan melindungi keputusan nasional yang itu merupakan wilayah propinsi,” tuturnya.

Dengan adanya perda ini, lanjut Sri Untari, ke depan, pemprov bisa mendaftarkan dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang ada di Jawa Timur. ” Salah satunya upaya tersebut yaitu membuat perda pemajuan kebudayaan ini,,” tandasnya.

Sekedar diketahui,untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang tentang kebudayaan nasional. Pada 27 April 2017, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan Pemerintah sebagai acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia.

UU pemajuan kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia. Ada lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa beserta adat istiadatnya yang membentuk masyarakat Indonesia. Keragaman inilah yang mendasari kebudayaan nasional kita. Oleh karenanya, dibutuhkan perspektif yang adil dan tidak mengkotak-kotakkan dalam melihat budaya masyarakat.

Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. Itulah sebabnya undang-undang ini menggunakan pengertian kebudayaan yang paling netral, ramah, dan terbuka, yakni “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”. Sehingga, kebudayaan nasional diartikan sebagai “keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.(Yudhie)

Add comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Indonesianews.tv merupakan portal berita dalam format full video, dengan rubrik antara lain NEWS, TALKSHOW, LIVE STREAMING, dan MAGAZINE yang dikerjakan profesional jurnalis, perwarta TV, dan webmaster.