SURABAYA: Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) sangat penting untuk menjaga demokrasi yang ada di Jawa Timur dalam pelaksanaan pilkada serentak yang dihelat pada tanggal 27 November ini.
Menurut wakil ketua komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
“Penerbitan SKB tersebut bertujuan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat Pemilu dan Pilkada serentak 2024,”jelas politisi PKS ini, Minggu (3/11/2024).
Menurut mantan wakil ketua DPRD kabupaten Trenggalek ini mengatakan terdapat beberapa alasan yang mendasari kenapa ASN harus netral dalam pemilu. Salah satunya, lanjut pria kelahiran Bojonegoro ini adalah mencegah konflik kepentingan.Netralitas ASN penting untuk memastikan tidak ada penggunaan fasilitas negara dalam upaya mendukung peserta pemilu tertentu.
“Alasan itu juga mendasariperaturan yang mewajibkan netralitas aparat negara lainnya di pemilu, seperti anggota TNI/POLRI, pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),”tuturnya.
Ditambahkan olehnya,sanksi pelanggaran ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dijatuhi sanksi sebagaimana bunyi undang-undang. Aparatur sipil negara yang melanggar prinsip netralitas dinilai melanggar UU Nomor 5 Tahun2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang PembinaanJiwa Korps dan Kode Etik PNS.
” Adapun jenis sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,”tandasnya.(yudhie)
Add comment