JAKARTA: Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan anggaran kredit dari program Koperasi Merah Putih bisa lebih dari Rp3 miliar.
Dirinya menyebut anggaran tersebut tergantung kebutuhan program koperasi di lapangan.
“Bisa juga lebih dari Rp3 miliar manakala dibutuhkan sesuai dengan proposal bisnisnya,” kata Budi Arie kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Meski demikian, lanjut Budi, terkait skema pembiayaannya masih akan dibicarakan oleh otoritas terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian BUMN, dan juga Danantara.
Selain itu, dirinya juga memastikan kehadiran Kopdes Merah Putih ini tidak akan tumpang tindih dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
“Kopdes ini milik warga desa, sementara Bumdes itu milik pemerintah desa. Jadi bukan tumpang tindih, tetapi adalah bagaimana koperasi desa merah putih ini bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk warga desa,” ujar Budi.
Budi juga mengungkapkan Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu ekonomi dari warung-warung kecil.
“Semuanya nanti kerja sama sini, sinergi. Enggak usah khawatir. Jangan gini loh. Pokoknya kok program kopdes Kelurahan Merah putih ini,” ungkap Budi.
“Jangan dihantui oleh tiga hal. Tadi saya bilang. Ketakutan, kecurigaan, keraguan-keraguan,” tukas Budi.
*Bantah gaji pengurus kopdes Rp8 juta per bulan*
Budi pun membantah kabar yang menyebut gaji pengurus Koperasi Merah Putih mencapai Rp8 juta per bulan.
“Belum, belum ada,” ungkap Budi.
Namun, Budi menyebut ada persyaratan ketat untuk menjadi pengurus Koperasi Merah Putih.
“Para calon pengurus harus lolos pemeriksaan sistem layanan informasi keuangan (SLIK), yang berarti mereka tidak boleh memiliki riwayat keuangan yang buruk atau bermasalah,” beber Budi.
Selain itu, tutur Budi, tidak boleh ada hubungan kekeluargaan antara pengurus koperasi dengan perangkat desa.
“Jadi diharapkan semua pengurus Koperasi Merah Putih itu lolos dari sistem laporan informasi keuangan, alias tidak cacat dan tidak bermasalah,” cetus Budi.
Mengenai keanggotaan koperasi, Budi Arie menjelaskan, masyarakat desa tidak diwajibkan untuk bergabung.
Dirinya menekankan, koperasi bersifat sukarela, mandiri, dan berdasarkan gotong royong.
“Namun, pemerintah akan mendorong partisipasi masyarakat dengan menawarkan strategi seperti diskon belanja bagi anggota koperasi,” tutup Budi Arie Setiadi. (Daniel)
Add comment