JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam rapat paripurna pada Selasa (9/6/2026). Kendati memperluas tugas dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), beleid baru ini menuai sorotan karena tidak membarenginya dengan penguatan kewenangan lembaga pengawas tersebut.
Berdasarkan salinan UU Polri yang diterima pada Rabu (10/6/2026), perubahan paling menonjol terkait Kompolnas tercantum dalam Pasal 38. Peran Kompolnas kini diperluas dari yang semula hanya memiliki dua tugas utama menjadi empat tugas.
Selain membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, Kompolnas kini wajib memberikan masukan kepada Presiden terkait pembangunan budaya integritas, profesionalitas, organisasi, serta kinerja kepolisian.
Fungsi Kompolnas juga diperluas ke ranah pengumpulan dan analisis data terkait anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana Polri. Lembaga ini juga diberi ruang memberikan pertimbangan terkait modernisasi Polri, kurikulum pendidikan, hingga pembentukan kode etik profesi.
Namun, perluasan tugas dan fungsi ini tidak diikuti dengan penambahan kewenangan investigasi, penindakan, ataupun penerbitan rekomendasi yang bersifat mengikat (eksekutorial). Dalam beleid baru, Kompolnas tetap diposisikan sebagai lembaga pemberi saran dan masukan kepada Presiden, bukan sebagai pengawas independen dengan kuasa eksekusi terhadap pelanggaran Polri.
Ketiadaan taring hukum ini memicu kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, HRWG, Raksha Initiative, De Jure, dan Indonesia Risk Center.
Direktur Eksekutif DeJure sekaligus perwakilan koalisi, Bhatara Ibnu Reza, menegaskan bahwa prasyarat minimal reformasi Polri yang efektif adalah adanya kedudukan yang kuat, kewenangan memadai, dan tingkat rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh institusi kepolisian.
“Ketiga komponen ini menjadi prasyarat minimal Kompolnas menjadi kuat dan dapat melanjutkan proses reformasi Polri. Tanpa ketiganya, sangat mustahil reformasi Polri dapat dilaksanakan,” ujar Bhatara, Rabu (10/6/2026).
Koalisi Masyarakat Sipil pun memberikan lima catatan kritis untuk penguatan Kompolnas ke depan:
1. Independensi Kelembagaan: Kompolnas harus menjadi lembaga non-struktural independen di luar pemerintah demi kemandirian pengawasan.
2. Seleksi Transparan: Proses penyaringan anggota harus akuntabel untuk memastikan profesionalisme.
3. Dukungan Anggaran: Perlunya anggaran dan tim kerja mandiri yang terpisah dari fungsi administratif komisi.
4. Rekomendasi Mengikat: Mendorong agar rekomendasi terkait penyalahgunaan wewenang personel dan tata kelola wajib dilaksanakan secara efektif.
5. Mekanisme Etis: Membangun sistem internal untuk memastikan Kompolnas bekerja sesuai koridor reformasi Polri.
Di sisi lain, pembuat undang-undang juga menyisipkan empat pasal baru di antara Pasal 39 dan Pasal 40 (Pasal 39A hingga 39D). Melalui Pasal 39A, UU Polri kini mengatur langsung syarat formil untuk menjadi anggota Kompolnas yang sebelumnya tidak termaktub rinci, di antaranya wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kendati demikian, penambahan klaster pasal baru ini dinilai hanya memperkuat tata kelola internal organisasi, bukan memberikan daya dobrak baru bagi Kompolnas dalam mengawasi Korps Bhayangkara. (Ralian)
Add comment