JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah mengebut perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Skala entitas perusahaan pelat merah tersebut ditargetkan menyusut drastis dari 1.077 perusahaan menjadi hanya sekitar 200 hingga 300 entitas.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa langkah streamlining atau perampingan ini ditargetkan rampung pada tahun ini. Kebijakan radikal tersebut diambil untuk mengatasi banyaknya perusahaan negara yang tidak efisien dan mencatatkan kerugian.
“Dari total 1.077 perusahaan yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat merugi dengan akumulasi kerugian mencapai Rp20 triliun,” ujar Dony dalam keterangan pers yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kamis (12/6/2026).
Potensi Hemat Rp50 Triliun
Dony mengungkapkan, proses perampingan hingga menyisakan sekitar 254 entitas ini berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun. Angka ini diperoleh dari pemangkasan praktik transaksi berlapis (layering transaction) antara induk perusahaan, anak, cucu, hingga cicit usaha yang selama ini memicu inefisiensi besar.
“Selama ini kita membiasakan transaksi berlapis yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya saja mencapai Rp30 triliun,” kata Dony.
Sebagai contoh, Danantara telah menggabungkan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS) karena berada dalam rantai bisnis yang saling terkait. Langkah merger ini berhasil memangkas biaya transaksi internal dan potensi kerugian akuntansi.
Praktik inefisiensi serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group. Pada sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik, pekerjaan harus melewati beberapa lapis anak perusahaan sebelum dieksekusi, sehingga memicu biaya tambahan yang tidak perlu.
Jaminan Tanpa PHK Massal
Meski restrukturisasi dilakukan dalam skala besar, Danantara menjamin efisiensi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seluruh karyawan akan dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegas Dony.
Berdasarkan kalkulasi Danantara, opsi tanpa PHK ini sangat rasional secara bisnis. Biaya tenaga kerja dari perusahaan yang terdampak perampingan hanya berkisar antara Rp2 triliun hingga Rp3 triliun per tahun. Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan dari konsolidasi.
“Jadi saya berpikir, kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, kita masih bisa menghemat Rp47 triliun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi,” pungkasnya. (Ralian)
Add comment