JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memberikan ultimatum selama 18 hari kepada pemerintah untuk segera mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah yang kini telah menyentuh angka Rp 18.000 per dolar AS. Jika dalam tenggat waktu tersebut kondisi perekonomian tidak kunjung membaik, aliansi mahasiswa mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk “Reformasi Jilid II”.
Ultimatum ini memicu respons cepat dari sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga pihak Istana Kepresidenan.
Respons Polri, BIN, dan Istana
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau mahasiswa agar tetap tertib dan kondusif dalam menyampaikan aspirasinya. Ia menegaskan bahwa Polri siap mengawal jalannya aksi di lapangan.
“Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Senada dengan Kapolri, Kepala BIN Herindra juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah situasi ekonomi saat ini. “Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya,” kata Herindra di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik tuntutan tersebut sebagai bahan evaluasi. Namun, Prasetyo menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional merupakan proses yang kompleks dan tidak selalu bisa diselesaikan secara instan berdasarkan tenggat waktu tertentu.
“Tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Namun, pemerintah tetap menangkap esensi dan semangat dari tuntutan mahasiswa tersebut untuk terus bekerja keras di sektor ekonomi,” jelas Prasetyo di Kompleks Istana.
Filosofi 18 Hari dan Ketegangan di Lapangan
Sebelumnya, pergerakan mahasiswa telah dimulai oleh aliansi BEM SI lewat aksi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Ketua BEM UNS, Kailani Rizqi Pratama, menjelaskan bahwa angka 18 hari dipilih secara simbolis sebagai representasi dari angka pelemahan rupiah yang menyentuh Rp 18.000. Jika tenggat tersebut diabaikan, mahasiswa mengancam akan melakukan aksi penyegelan kantor Kementerian Keuangan.
Eskalasi gerakan mahasiswa mulai terasa di ibu kota pada Jumat (12/6/2026) siang. Rombongan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang menggunakan dua bus sempat tertahan dan dicegat oleh aparat kepolisian di Jalan Gatot Soebroto, tepat di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Niat mahasiswa UI untuk menuju titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dihalangi petugas karena kawasan tersebut dilarang untuk dijadikan lokasi unjuk rasa.
“Bundaran HI itu jantung jalannya masyarakat, jantungnya perekonomian, central of gravity-nya Indonesia. Kalian setop di situ, selesai semua. Itu jalan umum, tidak boleh,” tegas Kabag Perencanaan Polres Jakarta Pusat, AKBP Adri Desas Furyanto, kepada para mahasiswa.
Sempat terjadi ketegangan dan adu argumen saat polisi meminta mahasiswa mengalihkan aksi ke Gedung DPR. Polisi bahkan menyatakan siap menghadang bus secara fisik jika mahasiswa tetap bersikeras memaksakan arah ke Bundaran HI.
Meski sempat memprotes karena menganggap aspirasi mereka tidak hanya ditujukan kepada DPR, rombongan mahasiswa UI akhirnya memilih turun dari bus dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk bergabung dengan massa aksi lainnya. (Ralian)
Add comment