JAKARTA — Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Jakarta, Senin (15/6/2026). Kedatangan warga bersama Tim Hukum Sekretariat Bersama Tolak Tambang dan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil ini bertujuan untuk melaporkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI.
Laporan tersebut dilayangkan terkait penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) Tahun 2026 yang dinilai cacat hukum dan mengancam keselamatan warga.
Kuasa Hukum Warga Dairi, Judianto Simanjuntak, menjelaskan bahwa audiensi dilakukan dalam dua sesi. Sesi pagi berlangsung secara hybrid di Komnas Perempuan dan diterima langsung oleh Komisioner Devi Rahayu dan Irwan Setiawan. Sementara sesi siang dilakukan secara tatap muka dengan staf Komnas HAM.
Menurut Judianto, setidaknya ada tiga poin utama yang diadukan terkait penerbitan SKKLH PT DPM 2026:
a). Nihil Partisipasi Publik, di mana Kementerian Lingkungan Hidup dinilai tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
b). Pelanggaran Tata Ruang, yakni lokasi tambang berada di Kecamatan Silima Pungga-Pungga yang merupakan kawasan lahan sawah fungsional. Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Perda Kabupaten Dairi No. 7 Tahun 2014 tentang RTRW 2014-2034, kawasan tersebut dilarang dialihfungsikan.
c). Pembangkangan Hukum,yakni Izin baru ini mengabaikan risiko bencana dan menabrak putusan inkrah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 59/G/LH/2023/PTUN.JKT dan Mahkamah Agung (MA) No. 277 K/TUN/LH/2024, yang menyatakan Kabupaten Dairi rawan bencana dan tidak layak ditambang.
“Jika PT DPM tetap beroperasi di wilayah rawan bencana, kami khawatir banjir bandang seperti tahun 2018 akan terulang kembali,” tegas Judianto. Ia juga menambahkan bahwa persoalan ini sebelumnya telah dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia pada 11 Juni 2026.
Kekhawatiran senada disampaikan oleh Maheli Manurung, perwakilan warga Dairi. Ia menyebut ladang dan sawah adalah sumber mata pencaharian utama warga. Kehadiran tambang dinilai akan mematikan ekonomi petani, di mana kaum perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terdampak, berkaca pada kasus kebocoran limbah tahun 2012 dan banjir bandang 2018.
Koordinator Program Yayasan Forum Adil Sejahtera (YFAS), Mesry Rumahorbo, dan Kuasa Hukum dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Tiasri Wiandani, turut mengkritik kebijakan ini. Mereka menilai pemerintah lebih mengutamakan bisnis korporasi dibanding keselamatan warga dan abai terhadap kewajiban to respect, to protect, and to fulfill hak asasi warga negara.
Respons Komnas Perempuan dan Komnas HAM
Menanggapi aduan tersebut, Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu, menyatakan bahwa penerbitan SKKLH PT DPM Tahun 2026 merupakan bentuk pengabaian nyata terhadap putusan Mahkamah Agung. Rekannya, Irwan Setiawan, menegaskan bahwa Komnas Perempuan akan segera menindaklanjuti laporan ini untuk mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Menteri Lingkungan Hidup.
Di sisi lain, staf Komnas HAM yang menerima perwakilan warga menyatakan akan segera meneruskan laporan ini kepada jajaran pimpinan Komnas HAM untuk penanganan lebih lanjut.
Audiensi ini didukung oleh koalisi luas yang terdiri dari perantau Dairi, YPDK, BAKUMSU, KSPPM, SEJUK, Pemuda Pakpak Indonesia, LMND Jakarta, FMN, hingga BEM FH Universitas Indonesia. Warga mendesak kedua lembaga negara tersebut segera mengeluarkan rekomendasi agar Menteri Lingkungan Hidup mencabut SKKLH PT DPM Tahun 2026 demi keselamatan ruang hidup masyarakat Dairi. (Ralian)
Add comment