JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 516,4 miliar untuk tahun anggaran 2027. Tambahan ini diajukan karena pagu indikatif saat ini dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional dan program prioritas, termasuk pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ivan menjelaskan bahwa PPATK awalnya merancang kebutuhan anggaran sebesar Rp 769,8 miliar. Namun, berdasarkan surat bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan per 7 Mei 2026, pagu indikatif PPATK untuk tahun 2027 hanya ditetapkan sebesar Rp 253,3 miliar.
“Sehubungan dengan penetapan besaran pagu indikatif tersebut, perkenankan kami menyampaikan usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp 516,4 miliar yang sekiranya dapat dipenuhi pada tahap penetapan pagu anggaran di bulan Juli 2026,” ujar Ivan.
Alokasi Pagu Indikatif Saat Ini
Saat ini, anggaran Rp 253,3 miliar yang disetujui Kemenkeu dialokasikan untuk dua fokus utama:
1. Program Pemeriksaan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPN): Sebesar Rp 660 juta untuk analisis sektor narkotika dan perjudian.
2. Biaya Operasional Kantor Mandatori: Sebesar Rp 252,7 miliar (mencakup gaji/tunjangan pegawai Rp 206 miliar, operasional kantor Rp 26,7 miliar, dan pemeliharaan TI Rp 19,3 miliar).
Rincian Usulan Anggaran Tambahan
Jika usulan tambahan senilai Rp 516,4 miliar disetujui pada Juli mendatang, PPATK akan membaginya ke dalam dua program besar:
a). Dukungan Manajemen Internal (Rp 106,1 miliar): Diperuntukkan bagi pengelolaan manajemen internal, biaya operasional perkantoran, dan belanja pegawai.
b). Pencegahan & Pemberantasan TPPU-TPPT (Rp 410,3 miliar): Diperuntukkan bagi analisis transaksi, pengawasan kepatuhan pelapor, kerja sama domestik-internasional terkait TPPU/TPPT/PPSPM, penyusunan strategi kebijakan, penguatan teknologi informasi, serta pendidikan anti-pencucian uang. (Ralian)
Add comment