JAKARTA — Pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk menghentikan sementara operasional sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depannya, pemerintah berencana menerapkan pembagian kelas untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari, menjelaskan bahwa pembagian kelas tersebut nantinya akan menentukan perbedaan besaran insentif yang diterima oleh masing-masing dapur MBG. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan SPPG bagi para penerima manfaat.
“Dan karena masa liburnya cukup panjang, jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN (Badan Gizi Nasional) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Qodari.
Ia menambahkan, evaluasi rutin yang sedang berjalan mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari kondisi fasilitas, proses memasak, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan yang disajikan. Program MBG ini sendiri ditargetkan untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Selain evaluasi fasilitas, BGN juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis lain untuk membenahi tata kelola program. Salah satunya adalah menerapkan moratorium atau penghentian sementara pembangunan SPPG baru, serta menghitung ulang insentif untuk SPPG yang sudah ada.
“Karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” pungkas Qodari. (Ralian)
Add comment