JAKARTA – Mantan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta, resmi meraih gelar Doktor. Gelar tersebut diperoleh setelah ia menjalani ujian terbuka promosi Doktor pada Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jalan Diponegoro, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/06/2026).
Febry meraih gelar Doktor dalam bidang Hukum Tata Negara. Disertasinya mengangkat tajuk, “Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Sidang ini dihadiri oleh jajaran Dewan Penguji yang dipimpin langsung oleh Rektor UKI, Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Sc., Ph.D. Anggota dewan penguji lainnya adalah Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. (Sekretaris), Assoc. Prof. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Assist. Prof. Dr. Fauzan, S.H., M.H., Dr. Manuel Kaisepo, S.IP., M.H., Dr. Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., serta Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P.
Mantan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) dua periode tersebut berhasil mempertahankan disertasinya dengan memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) sebesar 3,95.
“Dengan nilai yang diraih, Promovendus Febry Calvin Tetelepta seharusnya meraih predikat Summa Cum Laude. Namun, karena masa studi yang ditempuh sudah melampaui batas waktu paket, kami memberikan predikat Sangat Memuaskan,” ujar Rektor UKI.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam ujian terbuka tersebut. Di antaranya Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, Mantan Ketua Umum PP GMKI periode 1996–1998 Edward Tanari, Ketua Umum DPP GAMKI Dr. Sahat HMT Sinaga, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom, Ketua Setara Institute Hendardi, mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mindo Sianipar, mantan Anggota DPR RI sekaligus Sekretaris Umum DPP PIKI Stera Pieterz, serta mantan Duta Besar RI untuk Beograd dan Serbia Samuel Samson.
Urgensi Pembatasan Jabatan DPR
Dalam pemaparannya, Febry mengemukakan bahwa amandemen UUD 1945 sebenarnya sudah jauh lebih baik dan sah secara hukum. Kendati demikian, hasil perubahan tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar, salah satunya adalah tidak dibatasinya masa jabatan anggota DPR, baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
Akibat ketiadaan pembatasan tersebut, banyak anggota DPR dan DPRD yang menjabat lebih dari dua periode.
“Bahkan, ada yang menjabat sebagai anggota DPR RI dan DPRD hingga lima periode. Realitas ini membuka peluang terjadinya krisis politik yang menjurus pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam rekrutmen kader-kader bangsa,” ujar alumni Lemhannas tahun 2010 tersebut.
Febry menegaskan bahwa upaya pembatasan kekuasaan negara harus dilakukan melalui penerapan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal maupun pemisahan kekuasaan secara horizontal.
“Kekuasaan harus dibatasi dengan memisahkannya ke dalam cabang-cabang lembaga negara yang menerapkan prinsip checks and balances—saling mengontrol, mengimbangi, dan mengendalikan. Dengan demikian, kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga negara yang berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan,” tandasnya.
Menurutnya, kekuasaan memiliki kecenderungan alamiah untuk bertindak dominan, menguasai, serta mempertahankan eksistensinya agar tetap kokoh. Oleh karena itu, hukum wajib berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan di dalam negara.
Febry juga menggarisbawahi bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan legislatif berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Mantan aktivis GMKI Cabang Ambon ini menilai pembatasan periode kerja anggota DPR sama pentingnya dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden guna mencegah keabsolutan kekuasaan.
Evaluasi Kinerja Legislatif
Berdasarkan data historis yang dihimpun dari tahun 1950 hingga 2024, tercatat ada 158 orang yang menjabat sebagai anggota DPR selama lebih dari dua periode.
“Sementara itu, jika melihat periode 2024–2029 yang didominasi oleh petahana, kalangan pengusaha, hingga relasi kekerabatan (dinasti), muncul keraguan apakah kinerja mereka akan lebih baik dari periode sebelumnya,” ungkap Febry.
Ia memaparkan data pemantauan di Indonesia yang menunjukkan bahwa sebanyak 354 dari 580 anggota DPR periode 2024–2029 (sekitar 60 persen) terafiliasi dengan jaringan bisnis.
“Dengan potret DPR selama lima tahun ke depan tersebut, dikhawatirkan kinerja mereka tidak akan lebih baik. Berkaca pada kinerja legislasi DPR periode 2019–2024, hanya sekitar 9,3 persen yang selesai dari 264 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan DPR periode 2014–2019 yang mencapai 17 persen, atau periode 2009–2014 yang mencapai 26,7 persen,” beber Febry.
Di akhir penjelasannya, Febry menyimpulkan bahwa ketiadaan pembatasan jabatan menyumbat proses regenerasi politik dan memicu disfungsi peran anggota legislatif akibat kejenuhan politik.
“Dengan dibatasinya periode masa jabatan DPR, hak-hak konstitusional setiap warga negara dapat dipenuhi secara adil. Kita akan mendapatkan tenaga dan pikiran baru yang penuh idealisme untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (Ralian)
Add comment