JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Dalam jawabannya, tim hukum Kortas Tipikor selaku pihak termohon menilai dalil yang diajukan pemohon telah masuk ke dalam pembuktian materiil pokok perkara, sehingga bukan lagi menjadi kewenangan objek praperadilan.
“Bahwa persoalan tersebut pada hakikatnya merupakan persoalan pembuktian materiil unsur tindak pidana yang seharusnya diuji dalam pemeriksaan pokok perkara melalui proses pembuktian yang lengkap, kontradiktif, dan berimbang,” ujar perwakilan termohon dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
Atas dasar tersebut, pihak termohon menilai pengujian keberatan yang disampaikan pemohon tidak tepat dilakukan pada tahap praperadilan, melainkan harus dibuktikan secara menyeluruh di persidangan perkara utama.
Para termohon kemudian menguraikan poin-poin yang dianggap sebagai isi permohonan Febrie dalam praperadilan, yakni:
A. Apakah uang dan emas merupakan hasil tindak pidana
B. Apakah telah terjadi tindak pidana korupsi
C. Apakah telah terdapat predicate crime tindak pidana pencucian uang (TPPU)
D. Apakah hubungan antara aset Febrie dengan tindak pidana telah terbukti
E. Apakah saksi dapat membuktikan adanya pemerasan atau suap
F. Apakah unsur Pasal 12 huruf e, Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor maupun Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang TPPU telah terpenuMenurut termohon, permohonan itu melampaui kewenangan praperadilan. Para termohon meminta hakim menolak praperadilan Febrie.
Tim hukum termohon meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pihak termohon menilai materi gugatan Febrie telah melampaui kewenangan dan tujuan dari lembaga praperadilan.
“Sepanjang permohonan meminta hakim praperadilan menyimpulkan Pemohon tidak melakukan tindak pidana, aset bukan hasil pidana, atau unsur korupsi dan TPPU tidak terpenuhi, permohonan tersebut telah melampaui karakter dan tujuan pemeriksaan praperadilan,” ujar perwakilan termohon dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
Atas alasan tersebut, termohon mendesak majelis hakim menolak petitum permohonan nomor 7 hingga 11 yang diajukan pihak Febrie, atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Sebelumnya, Febrie Adriansyah mengajukan praperadilan untuk membatalkan penetapan status tersangka terhadap dirinya. Ia juga menggugat keabsahan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan kepolisian di kediamannya di kawasan Sentul pada 8–9 Juli lalu, yang dinilainya melanggar prosedur.
Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah bertindak sebagai Pemohon. Sementara itu, pihak Termohon I adalah Polda Metro Jaya, Termohon II Kortas Tipikor Polri, serta Kejaksaan Agung sebagai Turut Termohon. (Ralian)
Add comment