JAKARTA — Warga Negara Indonesia (WNI) asal Depok bernama Yayan, yang dilaporkan bergabung menjadi tentara Rusia, terancam kehilangan status kewarganegaraannya serta perlindungan dari Pemerintah Indonesia. Selain kehilangan status WNI, tindakan tersebut juga berpotensi menjeratnya dengan sanksi pidana.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, WNI dapat kehilangan kewarganegaraan secara otomatis jika masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin tertulis dari Presiden.
“Kalau sudah kehilangan kewarganegaraan, kita tidak bisa melakukan apa pun terhadap orang tersebut karena dia bukan lagi warga negara Indonesia. Yang perlu kita lindungi adalah warga negara Indonesia,” tegas Hikmahanto dalam tayangan Kompas TV, Jumat (4/9/2026).
Tidak hanya pencabutan kewarganegaraan, WNI yang bergabung dengan militer luar negeri juga berhadapan dengan ancaman hukum. Merujuk Pasal 199 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, WNI yang ikut serta dalam perang atau latihan militer di luar negeri dapat dipidana penjara paling lama enam tahun. Sementara Pasal 211 KUHP mengatur sanksi yang lebih berat jika negara tempatnya bergabung sedang atau berpotensi berperang dengan Indonesia.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, membenarkan ketentuan mengenai potensi hilangnya kewarganegaraan tersebut. Namun, pihak Imigrasi menegaskan bahwa penetapan status kewarganegaraan bukan berada di bawah kewenangannya.
Irvan mengungkapkan, Yayan tercatat memperbarui paspornya di Kantor Imigrasi Depok pada 6 April 2026. Dalam tahapan wawancara, Yayan mengaku membutuhkan paspor untuk berwisata ke Malaysia dan mendukung usahanya sebagai penjual sepatu dan tas online.
“Tidak ada indikasi Yayan akan pergi ke Rusia. Saat pendalaman wawancara, tujuannya hanya untuk wisata dan mendukung usahanya sebagai UMKM di Depok,” kata Irvan, Kamis (3/9/2026).
Berdasarkan data dokumen kependudukan, Yayan tercatat berstatus sebagai wiraswasta serta tidak memiliki latar belakang sebagai anggota TNI, Polri, maupun aparat penegak hukum lainnya. (Ralian)
Add comment