Pemindahan Dianggap Tak Mendesak, Guspardi Gaus: Pemerintah Harus Fokus Penanganan Covid-19

INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Pembahasan ibukota negara baru kembali diteruskan. Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyebut, rencana pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya pemerataan ekonomi.

Walaupun saat ini pemerintah masih memprioritaskan penanganan pandemi.
Namun, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang terkait pembangunan ibukota negara baru harus tetap dijalankan. “Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” kata Juri melalui keterangan tertulis, Senin (29/6/2021).

Menyikapi pernyataan dari Kantor Staf Presiden di atas, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah untuk meng- hold dahulu membahas kembali pemindahan Ibukota.

“Karena energi dan perhatian pemerintah harus dicurahkan secara maksimal menangani persoalan pandemi Covid-19 di tanah air yang kian melonjak,” kata Guspardi kepada para awak media, Kamis (1/7/2021).

Menurut Guspardi, konstentasi dan perhatian pemerintah tidak boleh pecah dengan agenda lain karena pemerinta harus berkonsentrasi penuh dalam penanganan serius dengan situasi makin mengganasnya kasus Covid-19 ditanah air.

“Apalagi lonjakan kasus baru makin menggila dan juga ditemukan jenis varian baru di negara kita di mana mutasinya disinyalir memiliki efek penularan jauh lebih cepat. Sampai hari, sudah terkonfimasi positif mencapai 2.156.456 kasus dengan penambahan sebanyak 20.467 kasus,” beber politisi PAN ini.

Itu artinya, lanjut Guspardi, pemerintah harus gaspoll menfokuskan penanganan masalah Covid-19 dengan langkah extraordinary.

“Beresin dulu nih Covid. Kalau sudah beres Covid, diharapkan ekonomi kita akan bisa pulih dengan catatan penanganan Covid-19 ditangani dengan tepat. Lagipula payung hukumnya juga belum ada, karena pembahasan RUU IKN (Ibu Kota Negara), meski sudah masuk dalam Prolegnas 2021, tapi belum diketok palu oleh DPR di mana masih terjadi pro-kontra. Jadi, mohon agar pemerintah menunda dulu rencana tersebut,” pinta Guspardi.

Guspardi mengatakan, pemerintah juga harus dihadapkan dengan tantangan skema pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur di ibukota baru bernilai Rp466 triliun, sementara data yang di rilis Kemenkeu hingga Mei 2021 defisit APBN naik mencapai Rp219,3 triliun atau setara 21,78 persen dari target defisit tahun 2021 sebesar Rp1.006,4 triliun.

“Angka ini juga setara dengan 1,32% dari produk domestik bruto (PDB). Artinya kondisi keuangan negara kita belum sehat,” jelas Anggota Baleg DPR RI ini.

Untuk itu, Guspardi berharap, pemerintah berkonsentrasi penuh menangani pandemi Covid-19 demi keselamatan masyarakat banyak.

Legislator asal Dapil Sumbar 2 ini menilai, membahas pembangunan megaproyek ibukota negara saat ini waktunya sangat tidak tepat dan juga bukan hal yang sangat urgent.

”Apalah artinya memaksakan pembangunan ibu kota dibanding kesehatan dan keselamatan masyarakat yang harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Guspardi Gaus. (Daniel)