INDONESIANEWS.TV – JAKARTA: Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akibat tingginya lonjakan kasus Covid-19.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, PPKM darurat sudah tepat diputuskan oleh pemerintah agar laju penyebaran Covid-19 bisa segera terkendali.
Meski begitu, Cak Imin mengingatkan implementasi kebijakan ini harus dioptimalkan.
“Sepenuhnya saya dukung PPKM Darurat, yang penting implementasinya harus optimal,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, Kamis, 1 Juli 2021.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menampik tudingan beberapa pihak yang menyebut PPKM Darurat terlambat diterapkan oleh pemerintah.
Menurut Cak Imin, tidak ada kata terlambat dalam penanganan wabah. Terlebih sejak virus ini pertama kali teridentifikasi, ahli virus dan dokter di Indonesia dan dunia telah berusaha keras.
“Tidak ada kata terlambat, pokoknya maju terus. Kita melihat sendiri pemerintah, para tenaga kesehatan, aparat dan semuanya sudah sungguh-sungguh mencegah Covid-19 ini,” tutur Cak Imin.
Cak Imin mengingatkan, upaya keras pemerintah agar corona tidak menjangkiti lebih banyak rakyat Indonesia harus terus dilakukan dan disupport.
Di samping itu, lanjut Gus Muhaimin, kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 dari pemerintah pusat tidak akan efektif tanpa disertai keseriusan kepala daerah serta support dari masyarakat.
“Pimpinan daerah yang menentukan kesuksesan PPKM Darurat, di samping dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat,” tutur Cak Imin.
Di lain sisi, Gus Muhaimin mendorong masyarakat untuk menaati kebijakan ini dan tetap patuh protokol kesehatan secara ketat.
Legislator asal Dapil Jatim 8 ini menegaskan, esensi kebijakan ini adalah membangkitkan kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19.
“Kesadaran masyarakat untuk taat prokes tentu saja yang utama. PPKM Darurat akan sukses kalau masyarakat mematuhinya,” pungkas Cak Imin.
Sebelumnya seperti dikutip CNNIndonesia.com, Presiden Jokowi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat). Pembatasan ini meliputi kerja di rumah atau work from home (WFH) 100 persen dan penutupan mal.
Dokumen “Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali” mewajibkan penerapan WFH 100 persen bagi perkantoran di sektor nonesensial.
“Seratus persen work from home untuk sektor non essential,” dikutip dari salinan dokumen yang diterima CNNIndonesia.com dari Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi, Kamis (1/7/2021).
Perkantoran di sektor esensial dapat menerapkan work from office (WFO) 50 persen dengan protokol kesehatan. Sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.
Sementara itu, perkantoran di sektor kritikal bisa beroperasi 100 persen. Sektor ini meliputi energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, serta objek vital nasional,
Sektor kritikal juga meliputi penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
Selama PPKM Darurat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari boleh beroperasi. Toko-toko boleh buka hingga 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Adapun toko obat boleh buka 24 jam.
“Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup,” dikutip dari dokumen itu.
PPKM Darurat diterapkan pada 3-20 Juli 2021. Aturan ini berlaku di 122 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali. (Daniel)
Indonesianews.tv merupakan portal berita dalam format full video, dengan rubrik antara lain NEWS, TALKSHOW, LIVE STREAMING, dan MAGAZINE yang dikerjakan profesional jurnalis, perwarta TV, dan webmaster.
Add comment