JAKARTA: PDI Perjuangan (PDIP) mendorong pembentukan komite independen untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.
“Ya bagian dari instrumen demokrasi ada fairness, akuntabilitas, dan juga dalam menggunakan sumber daya,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (15/12/2023).
“Maka kami meminta bantuan pada kelompok-kelompok pro-demokrasi, sebagaimana almarhum Bapak Nurcholish Madjid yang saat itu mendirikan KIPP atau Komite Independen Pemantau Pemilu untuk ikut menjadi wasit yang baik antar-partai politik, antar-calon,” sambung Hasto.
Hasto pun menyinggung saat ini ada partai politik yang secara tiba-tiba bisa memasang baliho di seluruh wilayah Indonesia.
Bahkan, Hasto memperkirakan jumlah baliho yang terpasang itu lebih banyak dibanding jumlah pengurusnya.
“Ini harus ada yang menghitung, berapa, apakah partai-partai itu melaporkan? Berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang?,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, untuk dapat menjaga pertarungan demokrasi yang adil dan berkualitas diperlukan adanya pembentukan komite independen.
“Selain itu, pembentukan komite independen merupakan upaya demi menjaga tidak terjadinya transaksi mencurigakan dalam pendanaan berbagai pihak di Pemilu 2024,” pungkas Hasto Kristiyanto. (Daniel)
Add comment