JAKARTA – Eksponen aktivis 98 Ray Rangkuti mempertanyakan para aktivis 98 jika bergabung dengan para pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), terlibat korupsi atau pendukung koruptor, dan mendukung nepotisme sangat diragukan akan keaktifisannya.
“Aktivis-aktivis yang ikut korupsi, mendukung koruptor, mendukung nepotisme dan dinasti atau mendukung pelanggaran HAM berat mereka bukan aktivis 1998, tetapi aktivis asam sulfat,”tegas Direktur Lingkar Madani (LIMA) dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate bertajuk “Ilusi Pemilu dan Demokrasi: Berpolitik, Bernegara, Berkonstitusi”, di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Hadir nara sumber secara daring wartawan senior yang juga eksponen aktivis Jus Soema Di Pradja, Eksponen Aktivis 78 S. Indro Tjahyono, dan Aktivis muda atau Presiden Gen Z Rian Fahardi, dan Host yang judga Direktur PARA Syndicate Ari Nurcahyo.
Menurut Ray, aktivis 98 memiliki ciri-ciri yang melekat dengan dirinya, yakni anti korupsi dan tidak akan toleransi dengan korupsi atau mendukung koruptor, sangat marah dan tidak toleransi dengan pelanggar HAM berat, dan pasti anti nepotisme dan dinasti.
Dia mengatakan, jika tida memenuhi kriteria tersebut maka mereka harus malu untuk mengatakan sebagai aktivis. Diakui, beberapa nama para aktivis 98 bergabung dengan para pelanggar HAM berat, pendukung koruptor, dan mendukung nepotisme dan dinasti.
Ray tidak menunjuk hidung, namun dia mengatakan seharusnya malu bila mengklaim aktivis 98 tapi mendukung yang dikatakan tersebut.
Ray yang juga pernah menjabat Direktur Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menggantikan Maulan W Kusuma menegaskan, bahwa Pemilu 2024 ini adalah Pemilu yang terburuk sepanjang reformasi.
“Pemilu tahun ini adalah Pemilu yang paling buruk dari pemilu sebelumnya dalam sejarah reformasi. Tidak menjual gagasan, dan bagaiman joget yang dilakukan,” ucap Ray.
Diakui Ray, tidak ada yang dimunculkan dalam Pemilu 2024 ini. “Ada aturan yang diubah di tengah jalan yakni Putusan MK yang akhirnya membolehkan pasangan calon (paslon) tertentu mengikuti konstestasi Pemilu 2024,” tambah Ray.
Menurut Ray, format debat yang diubah-ubah yang hanya menguntungkan paslon tertentu.
“Apalagi Bawaslu tidak ngapa-ngapain, dan ada aturan PKPU yang tidak dilaksanakan, sebaliknya menggunakan putusan MK. Seharusnya KPU membuat PKPU yang baru dulu,”tambah Ray.
Ray mengemukakan, Pada Pemilu 2014 memunculkan politik identitas, dan Pemilu 2019 ada peristiwa aktivis sosial mengaku dianiaya namun ketika telusuri hanya hoaks.
“Pada Pemilu 2019 ada ide gagasan, dimana Praboowo mengkritik Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah, dalam jawaban Jokowi terbongkar bahwa Prabowo memiliki HGU seluas 200.000 hektar di Kalimantan dan 150.000 hektar di Aceh. Tapi Pemilu tahun ini hanya makan siang dan minum susu gratis,” ucap Ray.
Menurut Ray, kampanye adalah menyampaikan gagasan dan ide ke depan yang dijalankan sehingga masyarakat tertarik untuk memilih paslon.
“Juga dalam pemilu tidak bisa mengenyampingkan masalah etik, adab, dan moral. Hukum itu di bawah etik, adab dan moral,”imbuh Ray.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Generasi Z Rian Fahardhi mengatakan, setiap generasi ada zamannya. Rian tidak menafikan bahwa generasi seangkatannya lebih menyukai instan. Meski demikian Rian mengakui, bahwa generasi Z adalah generai yang melek media sosial yang mampu menggerakan masyarakat uantuk melakukan sesuatu.
Menurutnya, setiap generasi tidak bisa disamaratakan. Namun dia mengakui bahwa generasi Z lahir karena situasi kritis yang membentuknya.
“Tidak bisa dipungkiri Presiden (Jokowi-red) turun ke jalan karena adanya salah seorang generasi seangkatan dirinya memviralkan jalan rusak di Lampung. sama hal ada komunitas Pandawa di Bandung yang memviralkan mengumpulkan tumpukan sampah hingga gerakan itu diikuti masyarakat mengumpulkan sampah di 87 titik. Ini bukti salah satu kekuatan media sosial yang dimainkan generasi Z,” terang Rian. (Ralian)
Add comment