JAKARTA: Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menyatakan jika depat capres 2024 diibaratkan pertandingan sepak bola, menurutnya Capres Anies Baswedan dapat dianggap sebagai pemain penyerang seperti Maradona, Lionel Messi, atau Cristiano Ronaldo. Para pemain kelas dunia itu mahir menyerang dengan gocekan indah dan dribbling bola, serta mencetak gol ke gawang lawan.
“Cara menghadapi pemain penyerang seperti mereka adalah dengan strategi bloking, yaitu, menghalangi gerakannya dari semua tempat untuk membatasi ruang geraknya. Dengan menerapkan strategi bloking, mereka tidak dapat mengembangkan permainannya sehingga frustrasi dan kesulitan,” kata Sugiyanto di Jakarta, Sabtu (16/12).
Dalam konteks debat Capres 2024, Anies memiliki keahlian bermain kata-kata dan mampu meng-KO lawan debatnya tanpa rasa belas kasih. “Strategi untuk melawan Anies dalam debat adalah dengan menerapkan bloking, yakni menggunakan data dan fakta-fakta yang kuat terkait semua aspek kebijakan dan tindakan Anies Baswedan,” papar Sugiyanto.
Pada tahap ini, sangat penting untuk memahami seluruh permasalahan Jakarta selama lima tahun kepemimpinan Anies agar dapat menghadapinya secara efektif. Terdapat banyak kebijakan dan tindakan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dapat dijadikan senjata untuk menangkis atau membalas serangannya. “Contohnya, dalam debat perdana Capres 2024, Capres Ganjar Pranowo menyoroti pemindahan ibu kota negara (IKN) kepada Capres Anies Baswedan. Anies menegaskan bahwa IKN adalah contoh produk hukum yang kurang melibatkan proses dialog publik secara menyeluruh, sehingga dialognya terjadi setelah menjadi undang-undang.
Anies menyatakan bahwa dalam negara hukum, ruang diskusi bagi publik seharusnya diberikan sebelum sebuah peraturan diundangkan. Namun, Anies menyoroti bahwa saat ini terdapat kecenderungan seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian masyarakat berdebat pro dan kontra tanpa proses diskusi komprehensif sebelumnya.
Dari tanggapan Anies terhadap produk hukum IKN, terlihat adanya potensi serangan balik dengan menyoroti kebijakannya yang minim partisipasi publik. Sebagai contoh, perubahan 22 nama jalan di Jakarta melalui Kepgub No. 565 Tahun 2022 dinilai melanggar aturan, termasuk UU No. 30 Tahun 2014 dan aturan Kepgub DKI Jakarta No. 28 Tahun 1999.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, bahkan menyatakan bahwa pergantian nama jalan tidak sah karena tidak melibatkan konsultasi dengan DPRD. Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga bertentangan dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Menurut Prasetyo, jika Anies menyerang produk hukum IKN tanpa memberi ruang partisipasi publik, strategi yang tepat adalah menyoroti bahwa kebijakan Anies sendiri, seperti perubahan 22 nama jalan di Jakarta, dapat dianggap melanggar prosedur dan tidak melibatkan DPRD DKI Jakarta. (Joko)
Add comment