JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengklarifikasi kabar terkait kewajiban pembayaran lembaganya sebesar Rp1,6 triliun kepada pihak ketiga. Ia menilai nominal tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai tunggakan dibanding utang.
Sudaryono menegaskan, proses penyelesaian tunggakan tersebut saat ini masih dalam tahap audit. Pihaknya enggan mengambil tindakan sepihak sebelum adanya rekomendasi dan verifikasi resmi dari lembaga auditor.
“Mengenai utang, ini, tunggakan lah bukan utang ya, tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar.” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Dia menjelaskan pembayaran tunggakan ini harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia memastikan utang kepada pihak ketiga bukan suatu masalah bagi BGN.
“Saya enggak ada, ‘oh yang ini mesti kubayar sendiri,’ Enggak bisa ya saya enggak mau itu. Semuanya trust in system, ya. Tidak trust in person,” jelas Sudaryono.
Dia menambahkan, Lembaga yang dipimpinnya ingin sah, bagus, dan benar sesuai dengan mekanisme yang ada dalam menyelesaikan. “Saya kira no issue Pak, enggak ada masalah,” tambah Sudaryono.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari membeberkan komposisi tunggakan Rp 1,6 triliun yang tersebar di berbagai pos kegiatan. Pertama, belanja bahan untuk membeli seragam, KLB, call center, sendok, dan lain-lain sebesar Rp 16,1 miliar
Kedua, sertifikasi SPPG sebesar Rp 111 miliar. Ketiga, jasa konsultan Rp 200 juta. Keempat, sewa kendaraan insidentil Rp 121 juta.
“(Kelima) Honor narasumber (kegiatan Bimtek penjamah makanan Rp 812 juta), tapi mohon maaf kami masih banyak utang ke tempat lain,” ujar Arumsaridalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2026).
Keenam, jasa lainnya untuk EO, publikasi dan sebagainya Rp 330 miliar. Ketujuh, utang ke Unhan untuk UH/UT, serta pengiriman barang Rp 7,3 miliar.
Kedelapan, perjalanan dinas Rp 684 juta. Kesembilan, tunggakan bantuan pemerintah untuk MBG Rp 100 miliar. Kesepuluh, belanja modal untuk pembangunan dapur APBN sebesar Rp 1,04 triliun.
“Totalnya 1,609 triliun. Tapi Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggaran masih diblokir. Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA,” terang Arumsari. (Ralian)
Add comment