JAKARTA – Hakim Konstitusi Saldi Isra mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen penerbangan dan tidak hanya berpihak kepada kepentingan maskapai.
Menurut Saldi, pemerintah wajib memastikan pengawasan terhadap praktik industri penerbangan berjalan secara efektif. Hal ini penting agar para penumpang mendapatkan kepastian hukum serta layanan yang sesuai dengan hak-hak mereka.
“Jadi pemerintah kita jangan hanya pro kepada perusahaan penerbangan saja, konsumen juga harus dilindungi,” tegas Saldi Isra dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Saldi menyampaikan dalam sidang perkara Nomor 190/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Pasal 146, Penjelasan Pasal 146, Pasal 170, dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Saldi meminta pemerintah menjelaskan langkah pengawasan yang telah dilakukan terhadap berbagai persoalan keterlambatan penerbangan, termasuk praktik pemindahan penumpang ke maskapai lain dalam satu grup.
“Nah, kepada pemerintah apa yang Bapak lakukan kontrol terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini?” kata Saldi.
Ia juga mempertanyakan apakah Kementerian Perhubungan pernah mengeluarkan peringatan kepada maskapai atas praktik-praktik yang merugikan konsumen.
“Ada enggak misalnya peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan kejadian-kejadian seperti ini? Dari Kementerian Perhubungan, Pak. Tolong kalau ada kami disampaikan. Paling tidak kami bisa melihat ternyata pemerintah menjalankan fungsi kontrolnya,” jelasnya.
Menurut Saldi, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut pemberian kompensasi kepada penumpang, melainkan juga kepastian hukum atas hak konsumen dalam memperoleh layanan sesuai tiket yang dibeli. “Ini kan soal kepastian hukum bagi konsumen,” tegas Saldi.
Saldi menegaskan penumpang memiliki alasan tersendiri saat memilih suatu penerbangan sehingga maskapai tidak bisa begitu saja mengubah layanan yang telah dipilih.
“Jadi bukan soal kompensasinya berupa ada makanan, minuman dan segala macamnya. Tapi clear. Kan orang beli tiket sebuah penerbangan itu punya ratio sendiri-sendiri,” ujarnya.
Saldi menegaskan bahwa tujuan utama perlindungan konsumen adalah memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang sepadan dari layanan penerbangan yang telah mereka bayar.
Ia menilai, pemerintah harus hadir untuk menjamin kepuasan serta hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara.
“Agar apa? Agar orang merasa mengeluarkan sesuatu untuk pelayanan, dia menerima manfaat yang dia bayangkan dari pelayanan itu,” ujar Saldi. (Ralian)
Add comment