JAKARTA: Mengingat kondisi keuangan masyarakat belum normal sehabis menghadapi pandemi Covid-19, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI memberikan keringanan tagihan sewa Rusunawa. Pasalnya, banyak penghuni rusun yang menjerit lantaran saldonya langsung tergolong untuk bayar sewa.
“Saya mohon Pemprov DKI dapat segera merealisasikan penundaan biaya sewa bagi penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa),” kata Ida di gedung DPRD DKI Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/12). Ida merasa perlu menyampaikan hal ini karena para penghuni Rusunawa menyampaikan keresahan dengan informasi adanya tagihan sewa Rusunawa yang sudah harus dibayarkan mulai mulai 20 Desember 2023.
“Bahkan, penghuni Rusunawa saat ini sudah ada yang melaporkan saldonya langsung terpotong untuk pembayaran sewa. Padahal, saat Rapat Paripurna beberapa hari lalu saya sudah minta adanya penundaan,” ujar politisi PDIP. Ironisnya, pengenaan kembali biaya sewa Rusunawa ini dilakukan tanpa melalui tahapan sosialisasi yang cukup. Sehingga, para penghuni Rusunawa juga belum siap melakukan pembayaran.
“Saya memohon kepada eksekutif untuk mendengar aspirasi warga penghuni Rusunawa. Pemerintah harus hadir membantu warganya. Terlebih, kita ketahui para penghuni Rusunawa adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu,” ucapnya. Menurut Ida penundaan ini perlu dilakukan karena kondisi perekonomian warga belum sepenuhnya pulih sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Apalagi akhir-akhir ini data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, bahwa kasus Covid-19 di Jakarta kembali melonjak yang membuat masyarakat terancam matapencariannya.
Ida menjelaskan, melihat kondisi situasional yang ada maka sebaiknya pengenaan kembali pembayaran sewa Rusunawa dapat dilakukan setelah Pilkada atau paling cepat usai Hari Raya Idul Fitri tahun depan. “Kita tentu ingin para penghuni Rusunawa nantinya dapat merayakan Natal dan Lebaran dengan penuh suka cita. Belum terbebani pembayaran uang sewa,” terangnya.
Menurutnya, sebelum dilakukan pengenaan kembali kewajiban pembayaran sewa Rusunawa sangat penting untuk diadakannya sosialisasi kepada penghuni Rusunawa. “Jangan sampai aturan sudah diberlakukan tapi sosialisasinya menyusul. Saya berharap minimal satu bulan sebelum pemberlakuan lagi tarif sewa Rusunawa sosialisasi sudah bisa dilakukan,” ungkap tokoh wanita yang mau maju sebagai Caleg lagi.
Ida menambahkan, dirinya sudah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. “Pak Heru sudah menyampaikan kepada saya bawa pembayaran sewa Rusunawa baru akan dikenakan kembali Maret mendatang. Saya minta ini bisa direalisasikan,” tandasnya. (Joko)
Add comment