Evaluasi 100 Hari Kerja Kapolri, Pinmas PPI Nilai Keterbukaan Polri Bagian Penting

INDONESIANEWS.TV -JAKARTA: Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menghargai komitmen Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memperbaiki citra dan kinerja Polri dengan konsep Polri Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan.

“Usaha-usaha untuk mentransformasikan Polri menjadi lembaga yang modern, kredibel, melayani dan responsif terhadap perkembangan keadaan layak terus didukung, termasuk dengan saran, kritik dan koreksi. Keterbukaan Polri untuk menerima saran dan kritik adalah bagian penting dari komitmen untuk senantiasa memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja,” ujar Presidium Pimnas PPI, Sri Mulyono, didamping Sekretaris Jendral Pimnas PPI, Gede Pasek Suardika, di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Pimnas PPI juga menghargai usaha-usaha komunikasi sosial yang dilakukan Kapolri dan jajarannya kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) agama, sosial dan kepemudaan yang berguna untuk membuka dan merintis sinergi dalam kerja-kerja menjaga keamanan dan ketertiban publik.

“Kami menghargai terobosan-terobosan di bidang pelayanan, seperti perpanjangan SIM online, tilang elektronik, polisi virtual yg lbh fokus pada pencegahan dan penyadaran, sistem pengaduan masyarakat (dumas) yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Juga terobosan di bidang penegakan hukum, seperti OTT yang dilakukan Bareskrim bersama dengan KPK. Berbagai hal tersebut mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam tubuh Polri,” papar Sri Mulyono.

Pada kesempatan itu, Pinmas PPI mendesak Polri untuk meningkatkan kinerja yang berkeadilan dalam penegakan hukum yang terkait dengan kebijakan penanganan covid 19, sehingga ada perlakuan yang sama dan tidak pandang bulu. “Perlakuan yang sama dan adil dalam penegakan hukum akan mendongkrak kepercayaan publik kepada Polri,” ujar Sri Mulyono.

Lebih dari itu, Pinmas PPI mendesak Polri untuk makin cekatan dan trengginas dalam mengatasi masalah gangguan keamanan dan ketertiban publik, terutama di daerah-daerah konflik dan rawan keamanan. Peningkatan daya deteksi dini dan efektifitas penanganan terhadap masalah gangguan keamanan sangat penting untuk menjamin rasa aman dan tertib sosial.

“Polri sebaikya juga makin selektif dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dengan UU ITE, agar tidak menjadi sarana represi dan tekanan kepada kebebasan sipil. Hal ini penting untuk digaris-bawahi agar langkah-langkab Polri benar-benar sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi agar berhati-hati dalam penerapan UU ITE. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, maka Polri bukan saja ikut menjaga iklim demokrasi, tetapi bahkan menjadi kekuatan penjaga demokrasi yang sehat dan produktif,” kata Sri Mulyono.

Sri Mulyono menegaskan, Pinmas PPI juga mendesak Polri untuk bersedia terus-menerus bersikap terbuka, profesional, menghindari politik partisan, serta tampil sebagai pengayom masyarakat yang majemuk secara adil, tanpa pandang bulu.

“Pernyataan ini bertujuan agar makin berkinerja baik dan dicintai oleh rakyat. Polri yang baik dan dicintai rakyat adalah salah satu modal untuk menuju Indonesia yang lebih baik,” pungkas Sri Mulyono. (yok)