JAKARTA: Seiring rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang ditarget dapat mulai beroperasi pada tahun 2040, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah menghidupkan kembali Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).
Mulyanto menjelaskan, sebelum dilebur ke dalam BRIN, BATAN merupakan lembaga penyelenggara ketenaganukliran untuk berbagai keperluan.
“Kedudukannya sangat strategis karena mencakup pengelolaan dan pembinaan SDM ketenaganukliran, konsepsi, promosi, eksplorasi, decommisionig, pengelolaan limbah radioaktif, dan lain-lain,” kata Mulyanto kepada para awak media, Kamis (2/11/2023).
Karena itu, tutur Mulyanto, akan sangat aneh bila pemerintah berencana membangunan PLTN tanpa adanya BATAN.
“Saya berharap presiden terpilih mau menghidupkan BATAN kembali agar secara kelembagaan, program nuklir di Indonesia kembali kokoh. Selain itu pembubaran BATAN juga melanggar UU Ketenaganukliran dan terlalu dipaksakan,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Terkait pembangunan PLTN sendiri, Mulyanto optimistis rencana tersebut dapat berjalan.
Saat ini, ungkap Mulyanto, rencana pembangunan PLTN sudah masuk skenario energi nasional, selanjutnya tinggal menunggu dimasukan ke dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).
“Dalam RUU EBET sudah clear PLTN sebagai base load pengganti PLTU, karena sifat intermitensi sumber EBT yang lain,” jelas Anggota Baleg DPR RI ini.
Mulyanto mengatakan, Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN) sudah disepakati kembali, tinggal seleksi anggotanya.
“Nuclear energy power implementing organization (NEPIO) sebagai syarat bagi pembangunan PLTN yang pertama juga sudah siap ditetapkan,” tukas Mulyanto.
Lebih lanjut, Legislator asal Dapil Banten 3 ini menuturkan, BAPETEN semakin kokoh dan berpengalaman dalam pengawasan nuklir.
“Tinggal selanjutnya diaktifkan kembali BATAN-nya sebagai lembaga yang menaungi segala kegiatan ketenaganukliran di Indonesia,” tandas Mulyanto. (Daniel)
Add comment